“Jeroan” Jero

Jero Wacik termasuk salah seorang menteri yang paling lama menjabat sejak SBY menjabat presiden pada 2004. Meski sejauh ini dikritik sebagai menteri yang tidak bisa bekerja, kini dia malah ditunjuk sebagai menteri ESDM. Siapa sebetulnya Jero? oleh Rusdi Mathari Ada yang bertanya mengapa Jero Wacik, yang eks menteri kebudayaan dan pariwisata itu ditunjuk oleh SBY menjadi menteri ESDM? Pertanyaan semacam itu mungkin memang terdengar konyol jika dihubungkan bahwa sebagai presiden, SBY punya hak istimewa menunjuk orang-orang yang bisa membantunya di kabinet. Tapi keterkejutan orang-orang yang bertanya tentang “mengapa Jero” tentu juga punya alasan tersendiri, terutama jika dihubungkan dengan kinerjanya saat menjadi kebudayaan dan pariwisata. Dan selama 7 tahun mengepalai Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, catatan tentang Jero memang cukup banyak. Beberapa bulan lalu, dia pernah dituding menelikung keputusan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dalam soal impor film. Semula, Agus bermaksud menghentikan sementara semua kegiatan impor film karena para pengimpor belum membayar pajak kepada negara. Tapi belakangan, Jero memberikan izin kepada importir baru bernama PT Omega Film. Jero beralasan, keinginan rakyat untuk menonton film begitu besar, dan film adalah produk budaya yang tidak bisa dikenai pajak tinggi. Tapi AM Hendropriyono menuding, Jero ditekan untuk melegalkan usaha PT Omega Film. Perusahaan itu dinilai masih berafiliasi dengan Grup 21, salah satu perusahaan pengimpor film, dan raksasa bioskop Indonesia. Hendro adalah eks kepala BIN ketika Megawati menjadi presiden. Dia kini presiden komisaris Blitzmegaplex, pesaing utama Grup 21. Masih untuk urusan film, sutradara Riri Riza pernah menuding pelaksanaan FFI di zaman Jero, amburadul dan berbau politis. Kata dia, Jero selalu menggunakan FFI sebagai panggung untuk mengklaim bahwa kemajuan film Indonesia adalah hasil kerjanya. Riri menolak ikut FFI, kalau Jero masih menjadi menteri kebudayaan dan pariwisata. Jauh sebelum urusan film itu, Jero juga sudah banyak menuai kritik. Antara lain dia dianggap gagal mengatasi klaim Malaysia, soal reog dan batik itu. Dia juga dituduh berada di belakang pembangunan Bali International Park [BIP] seluas 250 hektar dan senilai Rp 2,7 triliun yang ditentang penggiat lingkungan, karena dianggap bisa merusak ekologi dan kawasan hijau di Bali. Lalu sehari sebelum dilantik sebagai menteri ESDM, sejumlah orang berunjuk rasa di Jakarta mempertanyakan latar belakang pendidikan Jero. Mereka menuding latar belakang pendidikan Jero adalah pendidikan, dan karena itu tidak cocok untuk jabatan menteri ESDM. Lucunya, para pengunjuk rasa yang membentangkan spanduk “Cinta Darwin” itu, tidak tahu bahwa Jero adalah lulusan Teknik Mesin ITB. Sebagai menteri kebudayaan dan pariwisata, Jero pokoknya dianggap tidak bisa bekerja dan mengherankan dia kini ditunjuk sebagai menteri ESDM. Sebagian menilai Jero memang pantas di Kementerian ESDM karena latar belakang pendidikannya. Sebagian terkejut sambil bertanya mengapa Jero. Lompatan besar Lahir di Singaraja, 24 April 1949, Jero sebetulnya sudah cukup lama malang-melintang di dunia perpolitikan. Dia pernah aktif di Partai Golkar, ketika Soeharto masih menjadi Presiden RI, dan pernah melompat ke PDIP di awal-awal reformasi sebelum kemudian hinggap di Partai Demokrat pada 2003. Ke Demokrat, Jero diajak oleh Syarif Hasan [Menteri Koperasi dan UKM]. Nama yang disebut terakhir, adalah teman lama Jero, ketika keduanya bekerja di Grup Astra Internasional yang pada waktu itu, dikendalikan oleh Keluarga William Soeryadjaja. Di Grup Astra International, Jero ditempatkan di PT United Tractors. Cukup lama Jero bekerja di sana. Selama hampir 18 tahun sejak dia lulus dari Fakultas Teknik ITB 1974. Seorang teman bercerita, ketika mengikuti tes masuk di United Tractors, nilai IQ Jero konon termasuk yang tertinggi. Jabatan terakhir Jero di United Tractors adalah manajer penjualan. Tugasnya menjual alat-alat berat untuk proyek-proyek pemerintah. Dia keluar dari United Tractors pada 1992, setelah diangkat sebagai direktur di PT Surya Raya Idaman. Itu perusahaan properti dan golf yang bermitra dengan Singapore Airlines dan Hotel Melia Purosani, Yogyakarta. Pengendali utama perusahaan ini adalah Judith Soeryadjaja. Dan sewaktu bergabung ke Demokrat itulah, Jero ditunjuk sebagai anggota tim pemenangan untuk partai dan SBY dalam Pemilu 2004. Ketua tim adalah pensiunan TNI-AU, Suratto, dan Syarif jadi sekretarisnya. Mereka dijuluki sebagai “Three Musketeers.” Orang-orang di Demokrat menyebut mereka sebagai “sesepuh” atau “orang-orang lama.” Anak Suratto, Anton Sukartono menjadi CEO PT Bakrie Building Industries. Tugas pertama Jero di musim Pemilu 2004 adalah mendapatkan kursi untuk Demokrat dari Bali. Itu bukan tugas mudah, mengingat Bali adalah basis utama pendukung fanatik PDIP dan Megawati. Tapi Jero tampaknya cukup berhasil dengan tugasnya: Demokrat meraup 5,53 persen suara atau memperoleh 3 kursi dari Bali. Itu jumlah yang lumayan bagi partai baru seperti Demokrat yang baru ikut pemilu. Ada cerita, ketika musim kampanye Pemilu 2004, Jero menyampaikan harapan bahwa dia ingin menjadi menteri kalau SBY terpilih sebagai presiden. Keinginan Jero terkabul. Dia ditunjuk sebagai menteri kebudayaan dan pariwisata tak lama setelah SBY berkantor di Istana. Bagi Jero, tentu saja itu adalah lompatan besar setelah dua kali, dia gagal mewujudkan keinginan politiknya. Sewaktu aktif Golkar dia sebetulnya berharap bisa dicalonkan sebagai gubernur Bali untuk menantang Ida Bagus Oka. Sebuah harapan, yang niscaya kandas sebelum berkembang. Begitu pula ketika mencoba peruntungan dengan bergabung ke PDIP, Jero bermaksud menjadi bupati di Bangli. Tapi keinginannya itu juga tidak pernah tercapai. Tak ingin berbagi Singkat kata, Demokrat dan SBY memang telah mengubah mimpi Jero, dan mungkin begitu pula sebaliknya. Ditunjuknya Jero sebagai menteri ESDM karena itu harus dilihat sebagai usaha untuk terus menempatkan orang-orang kepercayaan SBY di sektor-sektor kunci, seperti Kementerian ESDM itu. Sudah bukan rahasia, sektor energi [minyak dan gas] sudah sejak lama menjadi sektor strategis yang diperebutkan banyak pihak dan menjadi permainan politik. Itu sebab, semua partai kemudian berdesakan menempatkan sebanyak mungkin kader mereka di Komisi VII. Itu adalah komisi yang membidangi energi di DPR. Komisi yang dikontrol para politisi Golkar pada periode sebelumnya [2004-2009] itu, disebut oleh para pelaku perminyakan sebagai komisi becek. Dan karena faktor “becek” itu, partai-partai juga saling berebut mengincar posisi ketua komisi karena dianggap bisa menentukan dan mengatur regulasi dan tata niaga minyak dan gas di dalam negeri dan untuk keperluan impor. Itu juga termasuk berlaku bagi Demokrat. Partai itu berhasil menempatkan kadernya, Teuku Riefky Harsyah sebagai ketua Komisi VII. Pada periode 2004-2009, Riefky pernah menjadi anggota Komisi II dan anggota Panitia Anggaran. Dan [terutama] sejak reformasi [yang hiruk pikuk oleh partai], perebutan jabatan sektor energi di luar Senayan, tentu juga terjadi di eksekutif dan BUMN. Dulu ketika SBY berpasangan dengan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, mau tak mau, dia harus berbagi pengaruh dengan Kalla. Di Pertamina misalnya, keduanya saling berbagi menempatkan orang-orang mereka. Kalau Kalla menempatkan Muhammad Abduh sebagai komisaris, maka SBY menempatkan Umar Said [Ketua Dewan Pakar Demokrat], Jenderal Sutanto [waktu itu baru pensiuan sebagai kapolri] dan Gita I. Wirjawan [eks CEO JP Morgan Indonesia, sekarang menteri perdagangan]. Di luar itu, SBY keteteran dengan proyek 10 ribu MW yang digagas Kalla, juga untuk proyek konversi minyak tanah ke LPG. Dengan peta politik terbaru pasca Pemilu 2009 di mana Kalla sudah dianggap tidak memiliki pengaruh di pemerintahan, praktis SBY lebih leluasa menempatkan pengelola dan pengawas BUMN-BUMN yang bergerak atau berhubungan dengan energi dan mineral. Perubahan-perubahan itu termasuk juga untuk mengurangi pengaruh Kalla dalam proyek-proyek besar seperti di Blok Cepu, Natuna D-Alpha, Lasamphala, Donggi-Senoro, Tangguh LNG, pipa gas, terminal penerimaan LNG, konversi minyak tanah ke LPG, dan sebagainya. Soal Darwin itu… Tidakkah Darwin Zahedy Saleh pendahulu Jero, juga orang Demokrat? Benar, adik Johan Syahperi Saleh, eks duta besar RI untuk Singapura itu, orang Demokrat. Dia misalnya, pernah menjabat di Dewan Eksekutif Departemen Ekonomi Partai Demokrat. Bedanya, Darwin bukan “orang kepercayaan” SBY seperti halnya Jero, dan kebijakannya di sektor energi sejauh ini dinilai tak menguntungkan bagi pemerintahan SBY, dan Demokrat. Darwin, misalnya, pernah salah hitung soal kenaikan tarif dasar listrik. Peraturan Menteri ESDM nomor 7/2010 yang memuat tarif baru dan menjanjikan kenaikan hanya di bawah lima persen tapi ternyata justru mendongkrak kenaikan hingga 82 persen bagi golongan I-2 dan 54 persen untuk I-3. Dia juga pernah menolak usulan yang disodorkan kepala BP Migas untuk jabatan deputi di BP Migas. Kampanye Darwin soal pembatasan BBM bersubsidi dan penemuan energi alternatif, juga dinilai hanya jargon yang tidak efektif menekan upaya penghematan energi dan APBN. Keputusan Darwin yang tidak kalah kontroversial adalah soal pembangunan pipa gas Kalimantan-Jawa Tengah atau Kalija. Tender pipa gas Kalija senilai US$ 1,2 miliar dimulai Desember 2005. Ada tiga perusahaan yang ikut tender waktu itu, yakni PT Perusahaan Gas Negara, PT Barata Indonesia dan Bakrie & Brothers. Bakrie mengajukan toll fee terendah sebesar US$ 0,84 per MMBTU. Disusul PT PGN US$ 0,98 per MMBTU dan PT Barata US$ 1,1 per MMBTU. Pemenangnya adalah Bakrie. Namun lewat surat yang diteken 18 Maret 2010, Darwin justru menunjuk Petronas Carigali dari Malaysia untuk mengerjakan proyek pembangunan pipa sepanjang 200 kilometer itu. Pembangunannya dimulai dengan membuat jalur pipa dari Lapangan Gas Kepodang milik Petronas ke PLTGU Tambak Lorok milik PT PLN di Jawa Tengah. Kesalahan besar lain Darwin, dia seolah membiarkan aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan kantornya untuk mendukung dia tetap menjadi menteri, termasuk aksi yang berlangsung sehari sebelum Jero dilantik sebagai menteri ESDM. Seorang kawan yang dekat dengan kalangan Istana bercerita, SBY tidak suka dengan cara-cara semacam itu, dan memastikan Darwin pasti dicopot. Dengan semua latar belakang itu, kini agak jelas mengapa SBY tetap mempertahankan Jero dan kini ditempatkan di Kementerian ESDM. Jero adalah “kunci” bagi SBY. Di luar jabatannya sebagai menteri, Jero dipercaya sebagai ketua dewan penasihat Yayasan Puri Cikeas. Dia juga mengetuai Asosiasi Pegolf Indonesia yang anggotanya, kebanyakan berasal dari kalangan pengusaha. Kini, orang-orang yang tidak suka, boleh berkomentar apa saja tentang Jero yang kemarin dilantik sebagai menteri ESDM. Tapi politik, tentu bukan soal suka atau tidak suka. Kenken bli? Tulisan ini juga bisa dibaca di Rusdi GoBlog.