Samarinda, 31 Mei 2024 - Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Samarinda menerima kunjungan dari dua anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan opname terhadap benda sitaan titipan KPK yang berada di Rupbasan, berupa kendaraan roda dua dan roda empat.
Dua anggota tim KPK tersebut didampingi langsung oleh Kepala Rupbasan Samarinda, Ari Yuniarto, serta Kepala Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan, Budiman. Kegiatan ini merupakan bagian dari prosedur rutin yang dilakukan untuk memastikan kondisi dan keutuhan barang sitaan yang menjadi tanggung jawab Rupbasan.
Dalam proses pemeriksaan, tim KPK bersama Ari Yuniarto dan Budiman melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kendaraan-kendaraan yang dititipkan. Pemeriksaan ini mencakup pengecekan nomor rangka dan nomor mesin, kondisi fisik kendaraan,Â
Kendaraan yang diperiksa terdiri dari berbagai merek dan jenis, mulai dari sepeda motor hingga mobil mewah. Banyak di antaranya merupakan barang bukti dalam kasus-kasus korupsi besar yang sedang ditangani oleh KPK. Pemeriksaan opname ini penting untuk menjaga integritas barang bukti yang akan digunakan dalam proses hukum di pengadilan.
Budiman, selaku Kepala Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan, menambahkan bahwa Rupbasan Samarinda selalu berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kondisi barang sitaan. "Dengan adanya pengecekan rutin seperti ini, kami bisa memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan atau kerusakan pada barang sitaan yang berada di bawah tanggung jawab kami," jelasnya.
Proses pemeriksaan ini dilakukan dengan pengawasan ketat dan transparan untuk memastikan akuntabilitas. Rupbasan Samarinda dilengkapi dengan sistem keamanan yang ketat untuk menjaga barang sitaan, dan setiap prosedur dijalankan sesuai dengan standar yang berlaku.
Kedatangan tim KPK ke Rupbasan Samarinda merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga integritas proses hukum di Indonesia. Dengan pemeriksaan opname ini, diharapkan barang bukti tetap dalam kondisi baik dan siap digunakan dalam proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
