Mohon tunggu...
Rupbasan Purwokerto
Rupbasan Purwokerto Mohon Tunggu... Penegak Hukum - instansi pemerintah
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

RUPBASAN PURWOKERTO

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Plt. Kakanwil Kemenkumham Jateng Pimpin Pokja IV Paparkan Inventaris Masalah Kepegawaian

9 Juni 2023   16:06 Diperbarui: 9 Juni 2023   16:10 51
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
sumber: kanwilkemenkumhamjateng


JAKARTA- Jum'at (09/06) Salah satu sasaran dari pelaksanaan Rapat Kerja Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Kemayoran adalah mendapatkan umpan balik dari seluruh peserta kegiatan.

Tersusunnya Daftar Inventaris Masalah (DIM) menjadi satu diantara feedback yang diharapkan.

Kanwil Kemenkumham Jateng yang dipimpin oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah, Hantor Situmorang ikut andil menyumbangkan pemikiran. Dia hadir bersama Kepala Divisi Administrasi Hajrianor dan para Pengelola Kepegawaian.

Dalam agenda tersebut, Perwakilan Kanwil Jateng tergabung di Kelompok Kerja (Pokja IV) bersama Kanwil Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Hak Asasi Manusia serta BPSDM Hukum dan HAM.

Hasil diskusi seluruh anggota di hari sebelumnya, dipaparkan hari ini.

Plt. Kakanwil Jateng yang dipercaya sebagai Ketua Pokja IV membuka jalannya presentasi. Pada kesempatan itu, Hantor didampingi Sekretaris Inspektorat Jenderal Yayah Mariani dan Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kalbar Dwi Hartanto selaku pemapar.

Mengangkat Kanwil Papua sebagai fokus diskusi, Pokja IV menyampaikan lima rumusan masalah dan solusinya.

Pertama, belum adanya Pejabat Fungsional Arsiparis di Kanwil Papua. Kemudian, kurang upaya peningkatan kompetensi SDM melalui program Corporate University, kurang kedisiplinan pegawai, belum lengkapnya data kepegawaian dalam aplikasi SIMPEG serta pelaksanaan tugas belum berorientasi pada output dan outcome.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun