Surabaya -- Kanwil Kemenkumham Jatim menjadi salah satu obyek dalam pelaksanaan Audit Transisi yang digelar oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum. Kadiv Administrasi Saefur Rochim mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung tim audit untuk mensukseskan proses transisi.Â
Acara ini dihadiri langsung oleh para pejabat dan tim auditor dari Inspektorat Jenderal, termasuk Pengendali Teknis Erbata Sri Muliatini dan Dwi Ari Wibowo, serta para pengelola keuangan, Barang Milik Negara (BMN), dan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kanwil Jatim. Selain itu, ketua tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku Quality Assurance Pelaksanaan Audit Transisi, Ujang Hamdani, juga turun langsung ke lapangan.
Dalam sambutannya, Rochim menyampaikan bahwa audit ini merupakan bagian dari upaya menavigasi transisi struktural di kementerian. Sebelumnya, sesuai Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, Kementerian Hukum dan HAM telah terbagi menjadi tiga entitas baru: Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Hak Asasi Manusia. Proses transisi ini dijadwalkan selesai pada Juni 2025. Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur mengikuti secara virtual via zoom meeting
"Masa transisi ini membawa dampak pada tugas dan fungsi, baik di pusat maupun daerah. Kami telah melakukan berbagai persiapan, seperti sensus BMN, pemetaan kompetensi SDM, dan pengecekan tindak lanjut hasil audit sebelumnya. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran masa transisi sesuai arahan pusat," ujar Rochim.
Meski demikian, Rochim mengakui bahwa sejumlah kendala masih perlu diatasi. Dalam bidang anggaran, terdapat kekurangan belanja pegawai dan masalah hibah yang belum terselesaikan. Di bidang BMN, isu tanah yang belum bersertifikat atau diduduki pihak ketiga masih menjadi hambatan. Sementara itu, di bidang SDM, terdapat hukuman disiplin yang belum selesai ditindaklanjuti serta kebutuhan administrasi untuk kementerian baru.
Rochim menegaskan pentingnya kerja sama antara jajaran Kanwil Jatim dan tim auditor dalam pelaksanaan audit ini.
"Kami berharap seluruh pejabat dan operator di bidang terkait dapat memberikan informasi yang akurat untuk mendukung tugas auditor. Audit ini diharapkan dapat menyumbang nilai positif bagi Kementerian Hukum dan HAM," tutupnya.
Sementara Erbata mengatakan bahwa audit ini bertujuan untuk menilai kepatuhan juga meningkatkan efisiensi.
"Selain itu, juga untuk mengelola risiko yang mungkin muncul selama masa transisi," jelasnya.
Selain itu, Erbata juga mengatakan bahwa audit ini juga akan mendukung akuntabilitas, meningkatkan kinerja dan menjamin stabilitas.
"Nantinya akan ada tiga bidang yang diaudit, yaitu bidang SDM, bidang aset, BMN dan Barjas serta bidang keuangan," jelasnya.
