Mohon tunggu...
rupbasan mojokerto
rupbasan mojokerto Mohon Tunggu... Penegak Hukum - Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Selanjutnya

Tutup

Halo Lokal

Rupbasan Mojokerto Ikuti Pemantauan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023

28 Desember 2023   20:41 Diperbarui: 28 Desember 2023   20:43 41
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Rupbasan Mojokerto Ikuti Pemantauan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023

Mojokerto - Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur berpartisipasi dalam kegiatan pemantauan pengadaan barang/jasa untuk Tahun Anggaran 2023, melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Budi Haryono, pejabat SiRUP di Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menjadi perwakilan untuk mengikuti kegiatan daring ini. Kegiatan pemantauan ini mencakup pencatatan realisasi belanja pengadaan di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

Penggunaan SiRUP sebagai platform utama dalam pengadaan barang/jasa menunjukkan komitmen  Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur mengadopsi teknologi guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam setiap tahapan pengadaan. Budi Haryono menjelaskan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan ini memberikan kesempatan bagi Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur untuk terlibat langsung dalam proses pemantauan dan pencatatan pengadaan, memastikan bahwa semua tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemantauan ini tidak hanya mencakup Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, tetapi juga seluruh UPT di bawah Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Tujuannya adalah untuk meninjau secara menyeluruh realisasi belanja pengadaan di seluruh wilayah, memastikan ketaatan terhadap peraturan dan meningkatkan akuntabilitas di sektor ini.

Narasumber dalam kegiatan ini menyampaikan bahwa kegiatan pemantauan daring ini memberikan peluang bagi seluruh UPT untuk terus memperbaiki proses pengadaan, seiring dengan evolusi regulasi dan kebutuhan lembaga. Dengan adopsi teknologi dan partisipasi aktif dalam kegiatan semacam ini, seluruh UPT diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan efektivitas dan kredibilitas pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Timur.

#kemenkumhamRI
#yasonnalaoly
#kemenkumhamjatim
#kakanwilkemenkumhamjatim
#heniyuwono
#RupMokerPrima
#WBKPasti
#menpanrb
#rupbasanmojokerto
#jatimpastihebat
@kemenkumhamri
@Ditjenpas
@kumhamjatim
@sipp_menpan
@anugerahasn_menpan
@diary_kemenkumham
@rbkunwas

Mohon tunggu...

Lihat Konten Halo Lokal Selengkapnya
Lihat Halo Lokal Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun