"Kami minta dukungan Komisi III untuk terus mengembangkan sistem dan fasilitas-fasilitas Keimigrasian agar pelayanan publik kami tentang ini dapat dilakukan," ujarnya.
Yasonna menambahkan, sebagian dari PNBP kini dapat digunakan pula untuk penguatan regulasi, pelayanan hukum, serta pelayanan bidang hukum dan HAM lainnya.
Pihaknya telah mengajukan usulan Pagu Indikatif Kemenkumham TA 2024 sebesar Rp 24,010 triliun lebih berdasarkan program Dukungan Manajemen, program Penegakan dan Pelayanan Hukum, program Pembentukan Regulasi, serta program Pemajuan dan Penegakan HAM.
"Namun Pagu Indikatif yang ditetapkan berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebesar Rp 18,198 triliun lebih," jelasnya.
Usulan penambahan anggaran telah kembali diajukan sebesar Rp 2 triliun, namun hanya dipenuhi Rp 200 miliar sehingga Pagu Indikatif Kemenkumham menjadi Rp 18,398 triliun lebih. Tambahan anggaran Rp 200 miliar digunakan untuk pembangunan 4 gedung keimigrasian yang telah mendapatkan izin Presiden.
"Kemenkumham masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,817 triliun lebih, antara lain untuk belanja modal sarana UPT Pemasyarakatan, belanja operasional Kantor Imigrasi, serta penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah," urainya.
Setelah melalui proses diskusi dan tanya jawab, Komisi III DPR RI akhirnya dapat menerima penjelasan Menteri Hukum dan HAM RI atas pagu anggaran 2024. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh bahkan menyatakan Komisi III siap memperjuangkan usulan tambahan beserta program yang diajukan sebesar Rp 1,817 triliun lebih sehingga Pagu Indikatif Kemenkumham TA 2024 menjadi Rp 20,216 triliun lebih.
#KumhamSemakinPASTI
#Ditjenpas
#Yasonna
#Pemasyarakatan
#RupMokerPrima
#WBKPasti
#menpanrb
#KemenkumhamJatim
#SaefurRochim
#TeguhWibowo
#rupbasanmojokerto
#jatimpastihebat
@kemenkumhamri
@Ditjenpas
@kumhamjatim
@sipp_menpan
@anugerahasn_menpan
@diary_kemenkumham
@rbkunwas
