Saya setuju dengan pendapat Pfof. Yusril, bahwa mengelola Negara bukan seperti mengelola warung. Pastinya memang ada perbedaaan yang sangat mendasar antara Negara dan warung, dari definisinya saja sudah beda, Negara diartikan sebagai organisasi dl suatu wilayah yg mempunyai kekuasaan tertinggi yg sah dan ditaati oleh rakyat; (2) kelompok sosial yg menduduki wilayah atau daerah tertentu yg diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yg efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya: kepentingan -- lebih penting dp kepentingan perseorangan dan warung tempat menjual makanan, minuman, kelontong, dsb;
Adanya perbedaan definisi, maka secara otomatis pengelolaan manajemennya juga berbeda terlebih pengelolaan keuangan, baik yang keluar maupun yang masuk. Untuk warung begitu amat sangat sederhana, untuk Negara banyak rambu – rambu yang harus dilalui, dan biasanya menyangkut soal perundang – undangan dan peraturan yang ada di dalamnya. Hal ini menyangkut Undang – Undang yaitu :
§UU Keuangan Negara (UU No.17/2003, 5 April 2003)
- UU Perbendaharaan Negara (UU No.1/2004, 14 Januari 2004)
- UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU No.15/2004, 19 Juli 2004)
Adanya perundang – undangan tersebut menyangkut Keuangan Negara yang dapat diartikan semua hak dan kewajiban negara yang dpt dinilai dgn uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dpt dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
vObyek: semua hak dan kewajiban, termasuk kebijakan dan kegiatan fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan
vSubyek: Pemerintah Pusat, Pemda, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yg ada kaitan dgn KN
vProses: Dari kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban
vTujuan: Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mencapai tujuan bernegara
Adanya pengertian – pengertian tersebut ditujukan untuk menjaga fungsi APBN DAPAT DIJALANKAN EFEKTIF DAN EFESIEN, yang berupa :
Otorisasi :
menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang ybs
Perencanaan :
menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada
tahun ybs
Pengawasan :
pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
Alokasi :
harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan
sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian
Distribusi :
negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
Stabilitas :
menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan
fundamental perekonomian
Bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi sebenarnya sudah menjawab pernyataan yang dilakukan oleh Prof. Yusril, tentang PENGELOLAAN KUANGAN NEGARA, bahwa OTORISASI ada ditangan pesiden, sebagai pemegang mandat, hal – hal yang sifatnya teknis yang dasar standar operasional prosedurnya tidak bertentangan dengan Undang Undang dan peraturan yang berlaku.
Mengenai perencanaan yang dilakukan oleh Jokowi, yang juga sekaligus sebagai pelaksanaan, pengembangan dan pendistribusian dari kartu – kartu yang berupa Kartu Indonesia Sehat ( KIS ), Kartu Indonesia Pintar
( KIP )dan Kartu Keluarga Sejahtera ( KKS ) merupakan pedoman bagi pelaksanaan bagaimana masyarakat dan rakyat Indonesia sehat dan pintar dalam lingkup keluarga sejahtera.
Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan merupakan satu paket dalam pengelolaan kartu – kartu tersebut, baik melalui teknologi informasi maupun pengawasan langsung oleh masyarakat. Adanya perencanan, pelaksanaan dan pengawasan berkaitan dengan ALOKASI ANGGARAN keuangan Negara,sehingga sumber dayakeuangan dapat terjaga, pada sisi lain hal ini dapat mengurangi pengangguran. Alokasi anggaran didasarkan pada skala prioritas dengan cara pendistribusiannya yang mengedepankan rasa keadilan dan kepatutan.
Stabilitas perekonomian dapat terjaga keseimbangannya, tidak ansih berhubungan dengan angka – angka semata, NAMUN JUGA BERHUBUNGAN DENGAN CARA – CARA BAGAIMANA MEMANUSIAKAN MANUSIA SECARA MANUSIAWI, seperti bagaimana caranya menjadikan orang Indonesia yang sakit mejadi sehat, menjadikan orang Indonesia yang sehat tetap sehat, menjadikan orang Indonesia yang tidak pintar menjadi pintar, menjadikan orang Indonesia pintar bertambah pintar, dan adanya masyarakat Indonesia yang sehat dan pintar membentuk keluarga sejahtera dan akhirnya terciptalah Negara madani.
Perbedaan bukan diartikan sebagai perpecahan, seperti yang Prof. sering katakan bahwa kita sepakat untuk berbeda pendapat. Namun kita harus sepakat bahwa rakyat Indonesia harus sehat dan pintar sehingga terbentuk keluarga sejahtera, seperti yang dilakukan oleh Jokowi. Mungkin cara pandang saja yang beda namun tujuannya sama menjadikan INDONESIA LEBIH SEHAT, LEBIH PINTAR, LEBIH SEJAHTERA.
