Demi Memenuhi Kinerja Reformasi Dan Birokrasi Yang Optimal Dalam Kategori Instansi, Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Masohi Gelar Pemenuhan Data Dukung Berbasis Online Pada Aplikasi E-Rb, Kamis (09/11) . Dalam Hal Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menyediakan Aplikasi Berbasis Online Yang Dinamakan E-Rb Untuk Menjadi Wadah Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Maupun Kegiatan Kerja Bebas Dari Korupsi Pada Setiap Satuan Kerja Wilayah Pusat, Provinsi Maupun Unit Pelaksana Teknis. Ada Beberapa Kriteria Dan Aturan Dalam Setiap Substansi Pelaporan Yang Harus Diunggah Agar Dapat Diusulkan Sebagai Satuan Kerja Internal Yang Pelaksanaannya Terbebas Dalam Kegiatan Korupsi.
Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Pelaporan Data Dukung Tersebut Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Masohi Selaku Ketua Zona Integritas (Hakim Abdul Gani) Menuturkan " Wilayah Bebas Dari Korupsi (Wbk) Adalah Predikat Yang Diberikan Kepada Satker Yang Memenuhi Sebagian Besar Program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen Sdm, Penguatan Pengawasan Dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja,". Ujar, Gani
"Untuk Mencapai Predikat Wbk, Unit Kerja Harus Terlebih Dahulu Membangun Zona Integritas (Zi). Zona Integritas Adalah Predikat Yang Diberikan Kepada Instansi Pemerintah Yang Pimpinan Dan Jajarannya Mempunyai Komitmen Untuk Mewujudkan Wbk/Wbbm Melalui Reformasi Birokrasi, Khususnya Dalam Hal Pencegahan Korupsi Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,". Imbuhnya.
Ditemui Pada Ruang Kerjanya Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas IIB Masohi (Arifin Arif) Selaku Ketua Pemenuhan Data Rkt Menjabarkan , "Proses Pembangunan Zona Integritas Merupakan Tindak Lanjut Pencanangan Zona Integritas Yang Difokuskan Pada Penerapan Program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen Sdm, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Yang Bersifat Konkrit. Dalam Membangun Zona Integritas, Telah Ditetapkan Satker Yang Diusulkan Sebagai Wbk Dan Wbbm,". Pungkas, Arif
Tujuan Dari Reformasi Birokrasi Adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Aparatur Berintegritas Tinggi, Produktif, Dan Melayani Secara Prima Dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik.
Pada kesempatan yang lain kepala subseksi pengelolaan dan kepegawaian (Agustina Lawalata) Mengatakan, "Proses Pemilihan Satker Yang Berpotensi Sebagai Wbk/Wbbm Dilakukan Dengan Membentuk Kelompok Kerja/Tim Untuk Melakukan Identifikasi Terhadap Satker Tersebut. Setelah Melakukan Identifikasi, Kelompok Kerja/Tim Mengusulkan Kepada Kakanwil/Kasatker Untuk Ditetapkan Sebagai Usulan Satker Berpredikat Zona Integritas Menuju Wbk/Wbbm. Selanjutnya Dilakukan Penilaian Mandiri (Self Assessment) Oleh Tim Penilai Internal (Tpi). Setelah Melakukan Penilaian, Tpi Melaporkan Kepada Menteri Hukum Dan Ham Tentang Satker Yang Akan Di Usulkan Ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Sebagai Unit Kerja Berpredikat Menuju Wbk/Wbbm,". Kata, Ine
