Mengusung Sri Sultan Jadi Capres, Blunder Politik Terburuk SBY di Akhir Jabatannya

Mungkin semua orang sangat terkejut ketika kemarin siang mendengar kabar bahwa partai Demokrat akan membuat koalisi baru selain koalisi PDIP dan Gerindra yang ada dimana dalam hal ini Demokrat kemungkinan akan mengusung Sri Sultan Hamengkubowono X sebagai Capres dari partai Demokrat.
Ini adalah langkah politik yang sangat buruk dari SBY. Ini bisa dibilang culas, ini bisa dibilang tidak mendidik perpolitikan bangsa dan ini akan dinilai sebagai ambisi besar Demokrat untuk tetap berkuasa di pemerintahan.
Sebelumnya dalam beberapa pekan ini hampir semua orang kagum dengan SBY yang terlihat ingin mengakhiri masa jabatannya dengan baik dan terhormat. Mungkin dari beberapa masyarakat sudah menilai SBY memiliki ciri seorang Negarawan dari sikapnya dalam minggu-minggu terakhir ini.
Anggapan itu terjadi karena beberapa hal seperti berikut : SBY adalah pemimpin parpol pertama yang menyatakan menerima hasil perhitungan Quick Count meskipun suara Demokrat sangat curam jatuhnya dan berada di posisi ke empat. SBY juga langsung memberi selamat kepada PDIP sebagai pemenang. Begitu juga dengan sikapnya selanjutanya yang terlihat berusaha memperbaiki hubungan tidak harmonisnya dengan Megawati Soekarnoputri.
SBY juga sudah berpamit kepada jajaran kepala-kepala daerah seluruh negeri dan meminta maaf atas kekurangannya selama 10 tahun memimpin negeri ini dimana dalam kesempatan itu pula SBY juga menitip pesan kepada Presiden berikutnya agar dapat meneruskan program-program unggulannya yang pro rakyat yang belum selesai.
Disisi lain paska Pileg, ketika semua partai sibuk mencari rekan koalisinya masing-masing, partai Demokrat terlihat tidak antusias melakukan hal tersebut. SBY tidak mengisyaratkan apapun untuk langkah politik Demokrat dalam menentukan rekan koalisinya. Bahkan ketika Gerindra dan Golkar menunggu hampir 3 minggu SBY tidak memberi jawaban apapun. Banyak orang menilai mungkin karena perolehan suara Demokrat yang minim dan tidak berjalan baiknya Konvensi Demokrat sehingga membuat SBY tidak berharap banyak untuk mengajukan Capres dari Demokrat. Bahkan ada beberapa kabar dari elite Demokrat yang mengatakan bahwa untuk 2014-2019 partai Demokrat siap menempatkan diri sebagai Partai Oposisi.
Beberapa hal tersebutlah yang membuat banyak orang menilai sangat positif dengan sikap SBY dalam minggu-minggu kemarin. SBY terlihat tidak memiliki ambisi untuk mempertahankan kekuasaannya dan sepertinya berniat memberikan tongkat estafet kepemimpinan negeri ini dengan cara yang terhormat.
Tetapi ternyata semua penilaian tersebut menjadi berubah drastis ketika semua orang mendengar kabar bahwa partai Demokrat akan membentuk koalisi baru dengan men-capreskan Sri Sultan Hamengkubowono X.
Membentuk Koalsi baru sangat-sangat boleh dilakukan oleh Demokrat, bahkan itu adalah langkah politik yang baik untuk menciptakan demokratisasi yang indah pada Pilpres ini. Tetapi pernyataannya adalah, Mengapa Sri Sultan yang harus menjadi Capresnya? Mengapa bukan pemenang Konvensi saja yang diusung sebagai Capresnya?
Dan berikut ini adalah penilaian-penilaian buruk yang akan diterima SBY dan Demokrat dengan pencapresan Sri Sultan Hamengkubowono X :

1. 
   
2. Pencapresan Sri Sultan sudah pasti mencederai nama partai Demokrat karena telah mengangkangi proses Konvensi Demokrat yang digadang-gadang akan menghasilkan Capres terbaik dari partai ini. Pencapresan Sri Sultan juga bisa dipandang bahwa Demokrat telah mencurangi para peserta konvensinya.
   
3. Sri Sultan Hamengkubuwono X adalah tokoh nasional yang sudah menjadi Simbol Kekuatan Budaya Indonesia. Sri Sultan adalah seorang Raja Jawa yang termasuk salah satu dari Raja-raja yang masih ada di Nusantara yang seharusnya ditempatkan pada posisi terhormat di negeri ini dan bukan sekali-sekali boleh dianggap sebagai seorang tokoh politik yang memiliki kekuatan politik. Melibatkan Sri Sultan dalam Pencapresan sangat tidak bijak karena bernuansa primordial. Ini akan memicu fenomena kesukuan pada pemilu-pemilu yang akan datang, baik pada pilkada-pilkada maupun Pilpres berikutnya dimana para Raja-raja Nusantara yang tersisa akan dijadikan Kendaraan Politik oleh partai-partai politik.
   
4. Meskipun Sri Sultan bukan Raja dari seluruh Jawa tetapi Sri Sultan memiliki Kharisma yang sangat besar di masyarakat Jawa pada umumnya. Partai Demokrat dibodohi oleh survey LSI yang mengatakan Sri Sultan memiliki elektabilitas tinggi. Bukan elektabilitas sebenarnya yang dimiliki Sri Sultan melainkan Kharisma yang sangat besar. Bila saja Sri Sultan bersedia di capreskan oleh Demokrat dan Golkar maka suara pemilih Jokowi akan pecah menjadi dua, begitu juga dengan suara pemilih Prabowo yang mungkin separuhnya beralih kepada Sri Sultan. Apakah seperti ini kemenangan yang ingin diraih oleh Demokrat? Yang seperti ini Culas namanya dan sangat buruk bagi pembelajaran politik bangsa ini.
   
5. Secara pribadi penulis sangat yakin bahwa kalau hanya ada dua Capres yaitu Jokowi dan Prabowo maka Pilpres akan mampu dimenangkan oleh Jokowi dengan angka perolehan sekitar 51% (satu putaran), tetapi bila benar Sri Sultan ikut bertarung maka Jokowi secara maksimal hanya akan mampu meraih suara sekitar 30% suara dan itu artinya Pilpres digelar sebanyak 2 kali dengan menyisakan Jokowi dan Prabowo saja. Pencapresan Sri Sultan hanya mampu menghasilkan efek Pilpres dua putaran. Dan setelah itu Demokrat dan Golkar harus bermanuver lagi. Ini adalah langkah politik yang sangat buruk dari Demokrat dan ini hanya berpotensi membuang waktu dan tenaga bagi semua orang disamping pemborosan keuangan Negara karena melakukan Pilpres dua putaran.
   
6. Pencapresan Sri Sultan oleh Demokrat ini terlihat dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa perhitungan yang matang. Pencapresan ini bila dipaksakan akan berpotensi menabrak UU Pilpres yang ada dimana dengan posisi Sri Sultan sebagai Gubernur D.I. Yogyakarta maka beliau membutuhkan waktu 7 hari sebelum mendapatkan izin dari Presiden untuk Pencapresan dirinya sementara batas waktu pendaftaran Capres-Cawapres di KPU adalah tanggal 20 Mei 2014. Kalau menimbang persiapan waktu pribadi Sri Sultan ditambah proses penetapan resmi sebagai capres dari Demokrat dan tenggang waktu yang diizinkan UU Pilpres setidaknya Sri Sultan membutuhkan waktu minimal 10 hari dari sekarang. Tentu secara normal hal ini tidak mungkin untuk dapat dilakukan.
   

Dan melihat 5 pertimbangan diatas kalau memang benar Demokrat meneruskan pencalonan Sri Sultan sebagai Capres dari Demokrat maka bisa disebut SBY telah melakukan blunder politik terburuk di akhir masa jabatannya. SBY akan terbukti sebagai pemimpin yang sangat rentan berubah pendapat. Dan SBY terbukti memang sering dikendalikan oleh para Kurawa sehingga melakukan langkah politik yang sangat tidak santun.
Dari pihak Kesultanan Yogyakarta, adik dari Sri Sultan yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hadiwinoto sudah mengatakan bahwa, Sebaiknya Sri Sultan tidak diikut-sertakan dalam Pilpres mendatang. Menurutnya Sri Sultan sangat sulit menandingi perolehan suara dari Jokowi dan Prabowo. Keikutsertaan “Ngarso Dalem” hanya menciptakan Pilpres berlangsung dua putaran saja. Jadi untuk apa Sri Sultan ikut bertarung di Pilpres?. (link terlampir dibawah).
Akhirnya kita semua hanya bisa menunggu apakah benar Demokrat jadi meneruskan niatnya tersebut atau mengganti Sri Sultan dengan salah satu peserta Konvensi Demokrat.
Salam Kompasiana.
http://regional.kompas.com/read/2014/05/14/1731412/Adik.Sultan.HB.X.Sebaiknya.Ngarso.Dalem.Tidak.Nyapres.