Saya hanya sepintas menonton Debat ke 4 Capres 2019 jadi tidak mungkin memberikan penilaian terhadap keseluruhan melainkan beberapa poin yang mungkin paling penting dan menarik saja. Lagipula kalau membuat penilaian keseluruhan takutnya dibilang ikut-ikutan pendukung 01 dan pendukung 02, saling klaim kubu mereka yang unggul.
Tema debat ke 4 Capre malam ini tentang isu Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan hubungan Internasional.
Seperti dugaan saya sehari sebelumnya bahwa dalam debat ke 4 pada sesi Ideologi mungkin akan ada perdebatan soal PKI dan HTI (khilafah), ternyata memang seperti itu, terjadilah "Saling Curhat".
Prabowo merasa dituduh jahat oleh pendukung kubu 01 sebagai Capres yang pro Khilafah (pemerintahan Negara Islam) sehingga Prabowo harus menjelaskan kembali bahwa dirinya lahir dari Rahim seorang wanita Kristen dan keluarganya juga banyak yang Kristen sehingga tidak mungkin dirinya akan pro Khilafah.
 Sementara Jokowi curhat dan merasa sedih karena selama 4,5 tahun dirinya dituduh PKI. Menurut Jokowi yang penting mari kita membumikan Pancasila saja.
Satu kesalahan data dibuat Jokowi dalam berbicara soal Toleransi dalam Ideologi. Menurut Jokowi generasi muda harus sejak awal dikenalkan dengan Toleransi karena Indonesia mempunyai 714 Suku Bangsa dan 1.100 Bahasa. Saya kira Jokowi lupa atau keliru dalam hal ini. Dari data BPS tahun 2010 disebut suku bangsa yang ada di Indonesia berjumlah 1.340 suku bangsa. Dan untuk jumlah Bahasa daerah data yang ada di Kementerian Pendidikan menyebut Bahasa Daerah yang ada di Indonesia berjumlah 652 Bahasa Daerah.
Selanjutnya Debat masuk pada sesi Pemerintahan. Prabowo "menyerang" Jokowi terkait OTT KPK terhadap Romahurmuziy. Menurut Prabowo Kasus-kasus Jual Beli Jabatan sangat merusak lembaga-lembaga Pemerintahan. Kalau itu tidak dibersihkan bagaimana bisa membangun bangsa.
Prabowo juga menyebut yang diperlukan pemerintahan untuk masyarakat sebenarnya tidak perlu banyak kartu. Cukup hanya 1 kartu (Single Identity Card) tetapi yang didalamnya ada data elektronik yang bisa diakses untuk semua pelayanan kesejahteraan masyarakat.
Sebaliknya di kubu 01 untuk sesi Pemerintahan memperkenalkan "Pemerintahan Dilan", pemerintahan berbasis Digital dalam Pelayanan agar birokrasi cepat dan tidak berbelit-belit. Jokowi juga mengkalim sudah membubarkan 23 lembaga yang kurang penting agar bisa menghemat APBN dan mengefektifkan Birokrasi Pemerintahan.
Fakta yang ada memang benar Jokowi sudah membubarkan 23 Lembaga lama yang kurang efektif. Tetapi ternyata Jokowi malah membuat banyak lembaga baru (sekitar 10 lembaga) yang sepertinya kurang efektif. Jokowi membuat lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang gaji para Dewan Pakarnya diatas Rp. 100 juta, Jokowi juga membuat lembaga Staf Presiden khusus bidang Ekonomi dan Industri. Membuat Badan Siber Sandi Negara (padahal sudah ada divisi tersebut pada BIN), membuat Lembaga Komite Keuangan Syariah dan lain-lainnya.
