Sebagian orang menilai jika pemerintah bersikap plin-plan.
"Mudik lebaran tidak dilarang," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sesaat setelah Raker (Rapat Kerja) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, pada 16 Maret 2021 lalu.
Setelah pernyataan tersebut, masyarakat dibuat gembira. Itu kabar baik, setelah pada tahun lalu pemerintah melarangnya. Alasannya karena kekhawatiran semakin bertambahnya kasus Covid-19, dimana mudik berpotensi meningkatkan kerumunan dan pergerakan orang.
Namun sisi buruknya adalah hilangnya tradisi masyarakat yang merayakan lebaran di kampung halaman dengan segala caranya. Bersilaturahmi dengan orangtua, keluarga, atau kerabat di kampung halaman. Melepas rindu setahun sekali dan asyiknya mudik di jalan.
Namun setelahnya sekonyong-konyong, pemerintah melalui Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) mengumumkan resmi jika mudik lebaran dilarang dimulai 6-17 Mei 2021.
Banyak yang kecewa, tradisi mudik yang biasa dilakukan menjadi batal untuk kedua kalinya dua tahun berturut-turut.
Itulah cikal bakal pemerintah dituduh plin-plan.
Anggota Komisi V DPR RI Irwan mengatakan harus ada penjelasan yang nyata dari pemerintah terkait larangan mudik ini.
"Jangan sampai ada kebijakan ganda, ini kan membingungkan masyarakat," kata Irwan, Jum'at (26/3/2021).
Anggota DPR dapil Kalimantan Timur itu menilai jangan sampai apa yang disampaikan itu ditangkap masyarakat tapi di sisi yang lain mereka juga tetap diberi ruang.
Itu salah seorang tokoh masyarakat yang menilai pemerintah plin-plan. Masyarakat menangkap pembolehan, namun masyarakat juga mendengar yang lain. Itu yang dimaksud Irwan sebagai kebijakan ganda yang tidak jelas.
