Ketua ULMWP (United Nations Liberation Movement for West Papua) Benny Wenda menyatakan siap duduk bersama Presiden Jokowi untuk membahas urusan Papua/Papua Barat.
Dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo, Jum'at, 4 Desember 2020 Benny Wenda mengatakan dia meminta pemerintah Indonesia membuka jalan kepada PBB untuk masuk melihat-lihat kondisi Papua Barat.
Di tengah-tengah kesibukan pemerintah mengurusi Habib Rizieq Shihab, ULMWP pada Selasa, 1 Desember 2020 mendeklarasikan kemerdekaannya, dan selanjutnya akan menjadikan tanggal itu sebagai Hari Kemerdekaan mereka.
Bendera Bintang Kejora pun yang sejak 59 tahun lalu dilarang keras, dikibarkan. ULMWP mengangkat Benny Wenda yang tengah berada di Inggris sebagai "Raja" mereka untuk interim.
Tanggal 1 Desember dipilih mereka, karena pada  1 Desember 1961 Papua resmi bebas dari kolonialisme Belanda.
Sebagian pihak berpandangan apa yang dilakukan ULMWP itu hanyalah untuk menarik perhatian dunia, namun sebagian lagi mengatakan dengan deklarasi itu Benny Wenda ingin membuka jalan bagi sebuah referendum yang mana rakyat Papua akan memilih opsi untuk berdiri sendiri.
"Ini perbuatan makar," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Machfud MD. Di hadapan pers, Kamis (3/12/2020) Machfud MD mengatakan jika makar dalam skala kecil, maka itu cukup diatasi dengan Gakkum (Penegakan Hukum).
Menurut Benny Wenda, Presiden Jokowi harus segera mengakhiri darurat militer di Papua Barat, tidak ada waktu untuk operasi militer. "Presiden harus segera mengakhiri darurat militer dan segera duduk bersama membicarakan hal ini," ujar Benny Wenda.
Dengan pernyataannya itu, Benny Wenda ingin segera diadakan referendum bagi rakyat Papua Barat untuk segera merdeka.
Apakah ancaman dari Benny Wenda itu harus diakhiri dengan tindakan militer? Dalam hal ini kita lihat pendapat dari Taufik Rendusana, seorang politikus dari Partai Demokrat.
Taufik mengatakan, masalah ini jangan diselesaikan dengan cara militer, karena sangat berisiko. Lalu dengan cara apa Presiden Jokowi mengatasi masalah ini. Bagai makan buah simalakama, jika dibiarkan lama-lama, maka bukan tidak mungkin Papua Barat bakal seperti Timor Timur yang lepas dari cengkeraman NKRI.
