Ujian Nasional sejak dulu dianggap menjadi momok yang menakutkan bagi para siswa tingkat akhir pada setiap level pendidikan. Pasalnya, UN merupakan ujian penentu syarat kelulusan siswa. Namun berbagai permasalahan pun acap kali ditemui dalam proses pelaksanaannya. Mulai kecurangan, kebocoran soal ujian dan penyebaran kunci jawaban ujian yang tidak diketahui sumbernya. Begitu juga yang terjadi pada UN 2013 ini, perjalanan ujian begitu karut-marut hingga banyak menimbulkan perdebatan publik. Ujian nasional SMA sederajat yang dijadwalkan dilaksanakan secara nasional pada hari Senin (15/04/2013) sampai Rabu (17/04/2013), ternyata tidak nasional lagi karena tidak berjalan sesuai rencana. Bahkan sehari sebelum ujian digelar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengumumkan pengunduran pelaksanaan ujian di 11 propinsi menjadi hari Kamis (18/04/2013) karena keterlambatan pencetakan soal ujian.
Tidak terhenti sampai disitu, kesalahan teknis yang terjadi pada sistem barcode yang diterapkan menjadi melebarnya kekarut-marutan UN 2013. Sistem yang direncanakan dapat menghindari kebocoran soal ujian dengan menjadikan satu paket lembar soal dan lembar jawaban, ternyata malah membikin masalah baru yaitu tertukarnya soal yang akan diujikan.
Lalu jika UN dari waktu ke waktu terus terjadi kesalahan-kesalahan dan berbagai problema yang terjadi, pantaskah UN masih menjadi hal wajib bagi syarat kelulusan siswa tingkat nasional?
Pertanyaan seperti itu tentunya masih menjadi pro-kontra. Namun jika memahami sistem pendidikan yang diterapkan pada sekolah dimasing-masing regional mulai dari analisis sampai evaluasi yang diterapkan berbeda, tentunya tidak dapat diuji dengan soal yang sama secara nasional. Dan juga pendidikan digunakan sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia, bukan sekedar memilih jawaban yang benar dari pertanyaan. Untuk itu perlu adanya perbaikan yang terus dilakukan agar syarat kelulusan siswa tidak tergantung dari berapa banyak ia dapat menjawab soal yang benar.
