PR Besar bagi Pemerintah Akan Janjinya Kepada Para Guru Honorer

Dengan diberlakukannya moratorium yang  resmi berlaku sejak 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012 atau sekitar 16 bulan, yang sudah disahkan beberapa waktu yang lalu, hal ini berdampak pada berbagai kalangan, mulai dari yang ingin melamar menjadi CPNS dari pelamar umum untuk mendaftar dari berbagai lowongan formasi dan dari Tenaga Honorer, lebih-lebih bagi para Guru Tidak Tetap (GTT), mereka sangat resah akan nasib yang menimpanya karena sampai detik ini mereka terkatung-katung tak pasti kapan akan segara diangkat menjadi CPNS. sungguh pemandangan yang ironis bagi para abdi negara ini yang benar-benar mengabdikan dirinya sebagai abdi dalem negara. pemerintah hanya memandang dari sisi yang tidak utuh, pemerintah hanya tahu hitam di atas putih  tanpa mau melihat dan tanpa mau terjun langsung di lapangan, bahwa mereka para GTT/HONORER  amat sangat merindukan kesejahteraan.

Walaupun moratorium tidak berlaku bagi tenaga fungsional, tetap saja para guru ini terbatasi untuk cepat diangkat CPNS, karena pengangkatan juga tergantung pada pemerintah daerah masing-masing parahnya kalau pemda masing-masing itu tidak mau tahu/tidak mau mengusulkan dikarenakan  anggaran APBDnya lebih dari 50% , lalu mau dikemanakan para guru honorer, apalagi yang sudah mendekati usia kritis,sehingga mereka tidak bisa diangkat CPNS.

Kepala Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo berpendapat, Kemendiknas harus mempunyai data atau pendataan yang baik atas para guru ini. Mulai dari jumlah guru per kelas hingga per jumlah studi.

Dia meminta, angka yang didapat tidak boleh asal-asalan karena masih banyak guru yang belum diangkat menjadi PNS. “Pemerintah harus mengangkat guru dengan sistem yang berbeda layaknya PNS pada umumnya. Tidak benar jika syaratnya itu sertifikasi, karena masih banyak guru yang belum tersertifikasi,” lugasnya.

Anggota Komite III DPD ini menyebut, sebaiknya tahun ini Kemendiknas memprioritaskan pengangkatan guru honorer. Pasalnya, mereka dibayar dengan upah yang sangat rendah dari lama mereka bekerja, yakni Rp100 ribu-Rp300 ribu. “Bahkan masih ada yang dibayar dengan beras,”

Menurut Mendiknas M Nuh menjelaskan, guru dan dosen merupakan pegawai fungsional yang tidak terkena moratorium. Namun, bagi pegawai administrasi atau non-fungsional mulai tahun ini akan disetop pengangkatannya.

Mudah-mudahan nasib para GTT/HONORER segara dikabulkan oleh pemerintah, karena  selain menghidupi negara NKRI tercinta ini mereka juga menghidupi keluarga.....dan mudah-mudahan janji pemerintah untuk segera menuntaskan pengangkatan PNS GTT kategori I dan kategori II terealisasi, tidak hanya janji saja!!!  BANGUN UMAR BAKRI PEMBANGUN NEGERI!