Konflik KPK Vs POLRI, yang Menang Koruptor

Jika pertanyaan tersebut ditanyakan oleh masyarakat maka jawabannya akan tertuju kepada Polisi. Mengapa? Sebab, Kepolisiaan memiliki amunisi yang lebih kuat ketimbang KPK. Atau jika pertanyaan yang sama kembali ditanyakan kepada aktivis LSM dan atau pegiat kebangsaan, maka akan dijawab yang menang pasti “KPK”. Mengapa satu pertanyaan yang sama bisa menimbulkan jawaban yang berbeda-beda?

Hal ini tentu saja berangkat dari bagaimana seorang individu memandang sebuah peristiwa atau fenomena berdasar atas pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya. Namun, jika pertanyaan itu dijawab oleh mereka yang mengetahui agenda apa dibalik kisruh KPK-Polri ini—maka akan dijawab konflik ini akan dimenangkan Koruptor.

Kenapa begitu? Sebab, kelompok atau individu yang sangat berkepentingan untuk melemahkan sekaligus mengerdilkan peranan dua institusi penegak hukum adalah koruptor. Dengan adanya konflik ini, kasus-kasus dan perkara yang sedang dan atau akan diperiksa setidaknya akan berjalan secara pincang. Sebab, rakyat akan melihat jika kedua institusi ini bermasalah dan tidak ada yang benar. Menurut hemat penulis, kasus Simulator SIM hanyalah sebagai sebuah percikan dibalik strategi massif untuk melemahkan kedua institusi tersebut. Para bandar sedang memainkan isu ini agar rakyat menilai jika KPK bermasalah dan Kepolisiaan apalagi—lebih bermasalah. Maka itu tidak pantas dipercaya dan diberi harapan dalam agenda pemberantasan korupsi.

Karena itu, konflik ini hanya membuahkan kegembiraan bagi para terpidana korupsi sekaligus kesempatan untuk mengkonsolidasikan berbagai kekuataan para koruptor untuk menggiatkan usaha pelemahan dan pengkerdilan KPK-Polri. Sebab, jika KPK-Polri lemah, hukum akan mudah diatur oleh koruptor. Rakyat akan lupa dengan kasus-kasus besar yang sedang diselidiki atau diproses baik itu di KPK maupun Polri. Akhirnya, para koruptor yang punya kasus di KPK akan segera aman bahkan yang lebih menakutkan ketika kasusnya diputihkan karena merasa KPK-Polri sebagai institusi negara bermasalah.

Nah, kembali kepada konteks perang kepentingan dan mobilisasi sumber daya untuk mengerdilkan KPK-Polri. Rakyat tanpa sengaja diadu agar menjadi penonton yang baik agar mengetahui jika KPK-Polri juga tidak suci-suci amat. Rakyat diharapkan menyimpulkan jika kedua-dua nya sama-sama bermasalah dan tersandera karena mereka tidak mampu berbuat apa-apa untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Padahal, Ketua KPK Abraham Samad dengan lantang mengatakan jika setiap warga negara kedudukannya dimata hukum sama, maka siapapun yang bersoal dalam hukum, mesti ditangkap. Karena itu, Bagi Abraham siapapun orangnya yang dianggap merugikan keuangan negara alias korupsi harus diperiksa dan diadili. Termasuk Djoko Susilo, perwira tinggi Polri yang dijadikan tersangka pengadaan Simulator SIM mabes Polri.

Maka dari itu rakyat mesti berhati-hati dalam menyikapi konflik KPK-Polri ini. Ada upaya sistematis sejak zaman Antasari Azhar hingga Abraham Samad untuk melemahkan KPK dengan cara mengadu domba terutama sekali dengan Kepolisiaan. Sebab, banyak orang atau elit bangsa yang terusik dengan keberanian dan kewenangan KPK memeriksa sekaligus menahan individu yang dicurigai korupsi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari sinilah kemudian dimunculkan ide untuk melemahkan Polri dan mengerdilkan KPK agar para koruptor itu aman dari ancaman dan penahanan KPK.

Jadi, membaca konflik KPK vs Polri ini tidak mesti diarahkan untuk membubarkan KPK atau mendemo mabes Polri. Harus dibaca teori konspirasi tingkat dewa agar tidak salah membaca peta persoalan yang sebenarnya. KPK-Polri sama-sama penting mengingat kedua institusi ini strategis dalam agenda pemberantasan korupsi. Jadi mesti mensikapi dengan secara bijak agar agenda pemberantasan korupsi tetap berjalan sesuai dengan cita kita bersama. Save KPK, Save Polri, Save NKRI...

Ketua Umum BADKO HMI Jabotabeka-Banten

(Isi tulisan merupakan pendapat pribadi)