Warga Jakarta tentu tak ingin daerah yang dibanggakannya mengalami kemunduran akibat kepemimpinan yang lemah dan kurang tegas. Melihat kondisi historis dan sosiologis kota Jakarta, warga berharap kepemimpinan Gubernur terpilih nantinya merupakan orang tepat dan mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi di Ibukota yang berusia 426 tahun bulan Juni nanti. Melihat kecendrungan ini, maka siapapun yang terpilih nantinya, didesak untuk melakukan perubahan mendasar.
Tidak saja soal pembangunan fisik, namun juga dituntut untuk membangun paradigma baru penghuni Jakarta selama lima tahun mendatang. Mengapa agenda ini begitu mendesak? Lihat saja, beragam persoalan Jakarta tak kunjung selesai. Seolah Jakarta tidak diurus selama lima tahun ini. Apa yang menjadi sebab. Mari kita lihat secara obyektif.
Mereduksi isu pembangunan Jakarta menjadi sekedar macet dan banjir justru akan membuat lemah visi pembangunan Jakarta sebagai kota yang sejajar dengan kota-kota lain di dunia. Dimanapun dan kapanpun, banjir dan macet selalu menghantui daerah-daerah yang ada di Indonesia. Ditambah, rendahnya posisi tanah dari permukaan laut di Jakarta, berimbas pada banjir di beberapa daerah tertentu. Langkah solutifnya adalah mempercepat BKT yang mestinya sudah rampung tahun ini.
Tapi, memperdebatkan dan menyalahkan kepada pihak Pemda atas beragam persoalan banjir yang kerap datang justru tidaklah terlalu adil. Apalagi sampai membawa isu banjir sebagai sarapan menjelang pilkada. Soal banjir dan macet-terletak bagaimana kita melihatnya secara obyektif. Setiap pembangunan dan kemajuan sebuah daerah pasti memiliki dampak yang secara bertahap dirasakan oleh warga tersebut.
Jadi, menganggap banjir dan macet diakibatkan salah urus kota Jakarta, menurut hemat penulis terlalu naif. Lebih baik mewacanakan Jakarta sebagai kota metropolitan besar di dunia ketimbang menjadikan macet dan banjir sebagai isu sampingan yang tidak mencerahkan. Jika konsekuensi ini dijalankan maka dampak yang dirasakan ialah, siapapun gubernur terpilih akan menjalankan visi Jakarta sebagai kota besar dunia dengan cara menyelesaikan persoalan dasar warga Jakarta, yaitu ketertiban.
Persoalan Jakarta ialah tidak adanya ketertiban dan kesadaran bersama. Kontrak politik warga Jakarta dengan dirinya sendiri diragukan. Rasa memiliki, menjaga dan merawat Jakarta itulah yang kurang dimiliki warga Jakarta. Akibatnya, sikap ugal-ugalan ditambah ketidakpeduliaan pada Jakarta semakin memuncak dan menimbulkan sikap apatis di mata mereka.
Pilkada Jakarta
Maka, agar cita-cita besar untuk menjadikan Jakarta sebagai kota besar dunia dapat menjadi kenyataan. Dibutuhkan setidaknya dua hal yang harus dikerjakan. Pertama, mengekplorasi gagasan besar ini untuk kemudian dijadikan semacam konsensus besar warga Jakarta kepada calon Gubernur yang lolos verifikasi KPUD. Konsensus antara rakyat dan calon gubernurnya memang jarang terjadi. Kalaupun ada hal itu hanya sebatas jargon dan slogan untuk merebut simpati rakyat.
Karena itu, konsensus tersebut harus lebih mengikat dengan adanya jeratan ancaman hukuman apabila tidak dilaksanakan. Kedua, tidak mesti golput dan apatis menghadapi Pilkada Jakarta yang akan dilaksanakan.
Karena, salah satu bentuk dan keseriusan bersama untuk menjadikan Jakarta sebagai kota besar dunia, warga Jakarta dituntut untuk berperan aktif. Salah satunya dengan mengikuti pilkada. Masyarakat tidak perlu cemas menghadapi sosok pemimpin Jakarta yang itu-itu saja.
Sebab, yang kita pilih bukanlah sosoknya melainkan ide besarnya membangun Jakarta untuk ke arah yang lebih baik dan sejahtera. Bukan sekedar berapa logistik yang siap dikeluarkan untuk memenangkan pertarungan, tapi langkah strategis kepemimpinannya untuk menjadikan Jakarta sebuah Ibu Kota Indonesia yang sejajar dengan Ibu Kota dunia lainnya.
