Pada akhir tahun 2015 kemarin masyarakat Indonesia digegerkan dengan kasus “Papa Minta Saham”. Sebutan itu sebenarnya muncul ketika kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla yang dilakukan oleh Setya Novanto untuk meminta saham kepada PT. Freeport Indonesia yang pada akhirnya, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memutuskan bahwa dia terbukti melanggar etika seorang wakil rakyat.
Akibat terbelit kasus tersebut, yang sampai sekarang masih dalam proses penyidikan di Mahkamah Agung (MA) Novanto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI. Namun dia masih beruntung, karena dipercayakan kembali oleh Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie menjadi Ketua Fraksi di DPR.
Menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, Novanto yang dijuluki “Papa Minta Saham” itu dengan percaya diri dan tanpa dosa menyatakan dirinya akan maju dan bertarung sebagai Calon Ketua Umum Partai yang sudah setahun lebih dilanda konflik internal itu. (Baca Juga: Setya Novanto, Apa Lagi yang Kau Cari di Golkar?)
Sudah banyak pihak yang mengingatkan Novanto, baik dari kalangan politisi maupun pengamat, bahwa lebih baik dia tidak maju dalam perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar karena mengingat rekam jejak dan kasus yang dijalaninya. Tapi, Novanto tetap ngotot dan mengklaim bahwa dirinya dapat memperbaiki kondisi Golkar yang sempat terpecah. Bahkan dirinya mengklaim bahwa banyak DPD I dan DPD II yang mendukungnya.
Novanto pun melakukan safari politik di berbagai daerah, hingga melupakan tugasnya sebagai Angoota DPR. Demi mendapatkan dukungan dengan melakukan konsolidasi politik di daerah, Novanto berani bolos di sidang paripurna DPR yang sedang menentukan nasib rakyat. Demi jabatan dan kedudukan itu, dia dengan entengnya meninggalkan tugas wajibnya sebagai legislator. Novanto disebut mencoreng wajah DPR dengan tingkah nya itu. (Lihat: Bolos Demi Calon Ketum Golkar, Novanto Disebut Coreng Wajah DPR)
Secara moral dan etis, apalagi yang diharapkan dari Politisi seperti Setya Novanto. Dari segi moral dan etika cacat sebagai seorang legislator, apalagi menjadi seorang Ketua Umum Partai Golkar? Jika masyarakat Indonesia dan khususnya kader Golkar membiarkan Novanto dalam tiap Kontestasi Politik eksis sebagai aktor petarung, itu sama saja mencerminkan bahwa politik di Indonesia selalu melupakan moral dan Etika. (Lihat: Pengamat: Dalam Politik Sering Dilupakan Moralitas dan Nilai Etis)
Menurut saya, yang akan dilakukan oleh Novanto terhadap Golkar akan sama seperti yang dilakukannya saat menjadi ketua DPR sehingga disebut “Papa Minta Saham”. Tidak salah jika apa yang dikejar Novanto di Golkar sekarang disebut “Papa Minta Golkar”.
