Tercium Adanya Politisasi Dalam Kasus Atut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  menetapkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka untuk kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi dan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Banten.

Partai Golkar mencium adanya politisasi yang terjadi dalam penetapan tersangka Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu, Partai Golkar meminta agar KPK tidak bertindak diskriminatif dalam kasus ini.

Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo meminta agar penyidik KPK menemukan bukti-bukti yang kuat dalam menjerat Atut. KPK, lanjutnya, jangan sampai terjebak dalam trik politik untuk menjatuhkan lawan politik.

"Kami tahu penegakan hukum bisa dimasuki trik politik. Makanya, aparat penegak hukum harus mencari bukti pendukung," ucap Firman.

Firman tidak mengungkapkan asal serangan politik tersebut. Namun, dia menyatakan, Partai Golkar tetap peduli dalam upaya pemberantasan korupsi. Golkar, lanjutnya, akan tetap memberikan bantuan hukum kepada Atut jika dibutuhkan.

Sebagaimana diberitakan dimedia,, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendadak memanggil Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pagi ini. Agenda pemanggilan Gamawan itu sedianya tidak tercantum dalam agenda kepresidenan hari ini.

Informasi dari Biro Pers Istana, Presiden SBY memanggil Gamawan Fauzi sejak sekitar pukul 08.30 WIB, Rabu (18/12/2013). Sedianya, SBY hanya akan menghadiri 2 agenda di luar Istana hari ini.

2 Agenda di luar Istana itu yakni puncak peringatan Hari Ibu di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, pukul 10.00 WIB, dan puncak peringatan Hari Ulang Tahun Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara petang nanti sekitar pukul 15.00 WIB.

Mendadak pagi tadi terdapat jadwal lain SBY. "Menerima Mendagri," tulis agenda resmi Kepresidenan. Informasi yang diperoleh Liputan6.com, pemanggilan Gamawan ini terkait penetapan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).