Ambon,INFO_PAS -- Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon memberikan hak suaranya pada tempat pemungutan suara khsusus 901 pada pemilihan kepala daerah kota ambon dan provinsi maluku. Rabu (27/11).
Kepala Rutan Ambon, Adam Ridwansah mengatakan warga binaan mempunyai hak yang sama dengan Masyarakat luar yakni dalam hal memberikan suara melalui pemilihan umum, sebagaimana diamanatkan undang-undang. Sehingga diharapkan pada pemilihan kepada daerah yang berlangsung hari ini warga binaan yang sudah terdaftar pada daftar pemilih tetap maupun daftar pemilih tambahan dapat memberikan hak suaranya secara baik,a aman dan tentunya tertib.
"Warga Binaan dan petugas yang medapatkan hak memilih ialah yang termasuk dalam daftar pemilih dan telah mendapatkan undangan untuk menyalurkan hak suaranya, sedangkan yang tidak mempunyai undangan dan tidak ada dalam daftar pemilih, akan dimasukan kedalam dafta pemilih tambahan," ucap Adam.
Lebih lanjut Adam menjelaskan pesta demokrasi lima tahunan ini harus dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan tetap menjaga kondisi keamanan dan ketertiban di dalam rutan sebaik mungkin, sehingga proses pemilihan umum pun dapat terlaksana dengan baik.
"Saya berharap seluruh jajaran pengamanan dapat melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dengan baik, pastikan kondisi blok, kamar hunian serta pos-pos atas dalam keadaan aman, laporkan ketika terdapat hal-hal yang dianggap ganjal dan mengganggu kamtib," ucap Adam.
Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku, Hendro Prasetyo yang ditemani Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Maluku, Maizar saat melakukan pemantauan jalanya pemilu di rutan ambon mengatakan pemilu yang sedang berjalan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT) yang ada di kota ambon harus dilaksanakan dengan baik dan lancar, pastikan warga binaan yang memperoleh hak untuk memilih dapat tersalurkan dengan baik
"Total penghuni di Lapas maupun Rutan sebanyak 1618 orang, hanya sejumlah 1514 orang yang termasuk dalam daftar pemilih, dan terdapat 12 TPSK yang tersebar di wilayah Maluku, dari jumlah 1514 yang masuk dalam daftar pemili, sisanya tidak terakomodir karena tahanan baru dan belum mempunyai KTP Elektronik," ujar Hendro.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
