Save of Blok Masela, Pemerintah Jangan Mengulur-ulur Waktu

Sebagai anak dan putera asli daerah Tanimbar, saya dukung penuh keputusan pemerintah daerah maupun pusat demi kemakmuran dan kesejahteraan kita bersama, kata Ruben Frangky Darwin Oratmangun ketika sedang berdiskusi dengan salah seorang anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Akan tetapi dalam pengembangannya perlu memperhatikan 3 karakter penting ini. Karena karakter industri hulu minyak dan gas bumi (migas) berbeda dari industri-industri pada umumnya. Karakter utama industri hulu migas adalah high cost (investasi besar), high tech (menggunakan teknologi tinggi), dan high risk (berisiko tinggi).

Sehingga, pemerintah pusat maupun daerah harus benar-benar memperhatikan ketiga karakter tersebut dalam memutuskan nasib pengembangan Lapangan Gas Abadi, Blok Masela.

Menurut Sony Ratissa, S.Hut, anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, bahwa tidak akan ada keputusan yang merugikan investor.
Sejarah telah mencatat bahwa pengambilan keputusan pengelolaan SDA di negara ini kurang berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia padahal Bumi, Air dan kekayaan alam lainnya mestinya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat..

Belajar dari pengalaman inilah terkait Blok Masela, ruang yang telah diberikan oleh pemerintah pusat di Era jokowi ini akan dipakai untuk membicarakan banyak hal terkait kepentingan daerah ini & Maluku pada umumnya. Investasi blok masela akan di Kembalikan lewat Cost Recovery bahkan telah diperkirakan nilai investasi ini akan kembali pada tahun ke-3 setelah produksi.

Jika rekomendasi yang diberikan SKK Migas terkait pembangunan floating LNG ini merupakan hasil dari kajian perusahaan asing, bukan hasil kajian SKK Migas maka perlu di lakukan kajian akademis dan studi independen yang melibatkan beberapa elemen dan unsur terkait sesuai rujukan dari UU No. 22 tahun 2001. Yang ditakutkan skr adalah adanya konspirasi politik dan intervensi pihak asing dalam hal ini kontraktornya terhadap pengelolaan blok masela demi kepentingan bersama. Di MTB dan MALUKU saat ini sangat minim tenaga ahli dan tenaga professional dalam melakukan observasi, pengambililan kebijakan ada di pusat bukan pemerintah daerah.

Untuk itu, pemerintah tidak perlu mengulur-ulur waktu untuk memutuskan pembangunan kilang di Blok Masela. Pasalnya perdebatan ini sudah dibicarakan sejak thn 2008 dan sekarang ini sudah tahun 2016. Sudah 8 tahun kita menjadi terlena.

Studi sudah dilakukan berbagai pihak, sekarang tinggal eksekusi dan final decision di 2018 dan akan menghasilkan di thn 2024. Ini proyek senilai USD. 30 miliar, dan akan makan waktu 4 tahun.

Kesalahan Freeport di Papua Jangan Sampai Terulang di Blok Masela. Tentu dengan pertimbangan multiplier effect dari pengembangan Blok Masela. Kendati demikian, Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), perdebatan mengenai dua opsi tersebut, tidak menjadi penentu apakah multiplier effect dari Blok Masela ini bisa dirasakan masyarakat Maluku pd umumnya dan MTB pada khususnya atau tidak ke depannya.

Contoh, tambang emas di Papua yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) selama puluhan tahun, namun hingga saat ini tidak juga membawa kemakmuran bagi masyarakat Papua.