PM. Tony Abbott Kehilangan “Indonesia Positive Value”-nya?

[caption id="" align="aligncenter" width="499" caption="PM. Abbott bersama Jokowi. Photo: https://assets.kompas.com/"][/caption]

Dari hasil berbagai pooling dan analisa menunjukan bahwa ditengah-tengah krisis kepemimpinannya saat ini Perdana Menteri Australia Tony Abbott memiliki kekuatan dan sekaligus positive value dari kepemimpinan dan kebijakannya.Kekuatan itu berhubungan dengan politik luar negerinya.

Dua kebijakan yang dianggap sebagai strongest point nya yaitu kebijakan keamanan yang menyangkut keterlibahan Australia melawan terorisme dan kebijakanturning the boat yang mencegah arus masuk pengungsi illegal ke Australia sebagai bagian dari keamanan nasional Australia.

Kedua kebijakan ini mau tidak mau berkaitan langsung dengan Indonesia yang dianggap oleh berbagai pihak termasuk Amerika, sebagai kunci kestabilan regional.Dalam berbagai kesempatan di awal pemerintahan Tony Abbott menyebut Indonesia sebagai strategic partner sekaligus “Australia best friend" yang bermitra dalam banyak hal.

Hal ini terlihat dengan sangat jelas ketika terungkapnya kasus penyadapan oleh Snowden yang meilibatkan Australia.Sikap tegas menarik duta besarnya selama 6 bulan dianggap sebagai titik nadir hubungan Indonesia Australia yang memang selama itu dianggap mencapai titik tertingginya. Saat itu bagaimana PM Abbott berupaya kuat memulihkan hubungan kedua negara ini termasuk hadir dan melakukan pembicaraan khusus pada pelantikan Presiden Jokowi.

Banyak pengamat di Australia menilai bahwa sampai terucapkannya boycott Bali dan menghubungkan kasus hukuman mati 2 warga negara Australia dengan bantuan tsunami dapat dianggap sebagai kelemahan tim penasehat yang kurang memberikan pandangan lengkap tehadap analisisis resiko sebelumnya kepada PM Abbott.

Dalam dua hari ini kantor berita Australia menampilkan berita tentang Tony Abbott yang menelpon Presiden Jokowi yang menjelaskan posisi Australia yang menentang hukuman mati  dan juga menjelaskan hiruk pikuk yang menyangkut hubungan Indonesia-Australia akhir-akhir ini.

Pada tulisan pertama disebutkan PM Abbott walaupun tidak ingin menjelaskan isi pembicaraannya dengan Presiden Jokowi, PM Abbott menyatakan bahwa Indonesia mengerti tentang posisi “keberatan” Australia tentang hukuman mati ini.

Pada hari berikutnya ABC news  memuat berita penegasan kembali Presiden Jokowi pada pertemuan ekonomi yang diadakan oleh Kontan bahwa tidak ada satu negarapun yang dapat ikut campur dalam penegakan hukum di Indonesia.Tentu saja dua berita yang “tidak selaras” ini sedikit banyaknya memupuskanharapan yang muncul dari hasil pembicaraan kedua pimpinan ini.

Saat ini memang posisi PM Abbott sedang dirundung masalah kalau tidak mau dikatakan diujung tanduk. setelah beberapa minggu lalu selamat dari mosi tidak percaya anggota partainya.Saat itu walaupun selamat ada sebanyak 39 anggota partainya yang menentang kepemimpinannya.Jumlah ini walaupun belum memadai tapi dianggap oleh berbagai kalangan sebagai benih ketidak percayaan terhadap kepemimpinannya, sekaligus api dalam sekam yang sewaktu-waktu dapat membara.

Benar saja saat berkunjung ke New Zealand 2 hari lalu wartawan menanyakan kepada Tony Abbott apakah kunjungan ini merupakan kunjungan terakhirnya sebagai Perdana Menteri?Pertanyaan ini memang cukup beralasan karena tampaknya adanya gerakan untuk kembali menantang kepemimpinan Tony Abbott karena penurunan popularitas Partai Liberal sebagai partai pemerintah.

Bahkan  ABC TV  saat ini melakukan pooling tentang siapa yang dianggap pantas sebagai pengganti Tony Abbott jika seandainya terjadi kembali aksi mosi tidak percaya (spill). Para insan press Australia memperkirakan spill itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat jika tidak minggu depan.

Faktor hubungan baik dengan Indonesia yang dianggap sebagai kekuatan pemerintahan Tony Abbott tampaknya akhir-akhir ini telah mulai memudar sehingga  tidak lagi dapat dibanggakan oleh pemerintahan Abbott sebagai faktor keberhasilan politik luar negerinya.