Langkah pemerintah untuk memajukan pemilihan umum berdampak pada guncangan politik karena pihak oposisi dan juga koalisi pemerintah memprotes keras rencana pemilu ini karena waktunya yang dianggap kurang pas karena musim penghujan akhir tahun yang dimulai pertengahan November seringkali menyebabkan Malaysia kebanjiran dan berdampak menghancurkan serta memakan korban jiwa.
Langkah yang diambil oleh Perdana Menteri Malaysia dan juga UMNO untuk melaksanakan pemilu 9 bulan sebelum lebih awal ini dinilai lebih memikirkan kepentingan UMNO semata bukan untuk kepentingan Malaysia.
Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang dipimpin Ismail merupakan partai terbesar dalam koalisi yang berkuasa kini memang sedang mengalami ketidakpastian di parlemen karena adanya ketegangan dengan partai koalisi lainnya dan dinilai hanya mementingkan kepentingan partainya sendiri saja.
Pada hari Minggu lalu Perdana Menteri Malaysia Ismail sudah bertemu dengan Raja Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah untuk mendapat persetujuan pembubaran parlemen.
Dalam situasi seperti ini Raja tidak punya pilihan lain selain menyetujui permintaan perdana Menteri Malaysia Ismail sehingga rakyat Malaysia dapat menentukan sikapnya dan memilih pemerintahan yang stabil.
Dengan adanya pengajuan pemilu ini berarti amanah dikembalikan kepada rakyat Malaysia untuk memutuskan siapa yang pantas memimpin Malaysia.
Sebagai langkah lanjut dari keputusan politik ini Komisi Pemilihan Umum Malaysia diharuskan dapat merumuskan langkah yang harus diambilnya dalam waktu seminggu.
Selanjutnya akan diumumkan secara resmi kapan pemilihan umum akan dilaksanakan, karena menurut undang undang yang berlaku bahwa Pemilu harus dilaksanakan dalam waktu 60 hari sejak pembubaran parlemen.
Strategi Partai UMNO
Situasi perekonomian Malaysia diperkirakan akan bertambah buruk pada tahun depan, oleh sebab itu keinginan UMNO untuk memaksakan pemilu di akhir tahun ini merupakan langkah politik untuk menghindari kekalahan dan juga untuk mendapatkan dukungan etnis melayu.
Pada bulan Maret tahun 2020 setelah mengalami kekalahan UMNO kembali berkuasa sebagai bagian dari pemerintahan koalisi mayoritas muslim setelah aliansi reformis yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Mahathir Mohamad jatuh akibat pembelotan yang dilakukan oleh koalisinya.
