[caption id="" align="aligncenter" width="576" caption="Bidi, rokok linting ala India. Photo: AFP, http://www.hindustantimes.com/"][/caption]
India merupakan salah satu negara yang tercatatsebagai salah satu negara yang penduduknya terbanyak merokok.Dengan rekor itu tercatat setiap tahunnya 900 ribu orang India meninggal akibat merokok.Angka ini diprediksi akan meningkat mencapai 1,5 juta korban setiap tahunnya di penghujung abad ini.
Bidi adalah sebutan rokok linting murah India yang penggemarnya sudah mencapai 70 juta orang.Bidi menggunakan kualitas tembakau murah yang dibungkus dengan daun kering.
Bidi sangat popular di kalangan masyarakat kelas rendah India terutama para pekerja karena harganya yang lebih murah dibandingkan dengan rokok normal.Bandingkan saja harga sebungkus rokok normal yang berisi 20 batang adalah 150 rupee, namun harga sebungkus Bidi yang isinya sebanyak 15 rokok linting hanya 5 rupee.
[caption id="" align="aligncenter" width="576" caption="Industri kecil Bidi. Photo: AFP, http://www.hindustantimes.com/"]
Penjualan rokok linting ala India ini tentu saja mengalahkan rokok filter dengan perbandingan 8:1.Popularitas rokok bidi ini tentu saja sudah menjadi industri tersendiri di India yang perlu diperhitungkan. Sebagai gambaran salah satu industri rokok linting Bidi di New Sarkar omsetnya mencapai $6,4 Juta dengan jumlah pabrik sebanyak 16.
[caption id="" align="aligncenter" width="576" caption="Salah satu pabrik Bidi. Photo: AFP, http://www.hindustantimes.com/"]
Perkembangan industri rokok Bidi yang makin pesat ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra tersendiri.Kelompok pro industri Bidimengklaim bahwa Bidi tidak menyebabkan kanker seperti yang dikhawatirkan banyak pihak. Di lain pihak bagi para penggiat anti rokok mengkampanyekan bahwa Bidi lebih berbahaya jika dibandingkan dengan rokok konvensional karena asal usul tembakau yang digunakan tidak jelas dan kemungkinan menggunakan campuran tembakau dari puntung rokok yang diolah kembali, dicampur dan dikeringkan.
Industri rokok linting Bidi di India memang sangat kental dengan masalah politik yang banyak melibatkan pengambil keputusan di tingkat atas sehingga sangat sulit untuk disentuh kampanye anti rokok.
[caption id="" align="aligncenter" width="576" caption="Pekerja pelinting Bidi di bawah umur. Photo: AFP, http://www.hindustantimes.com/"]
Sebagian besar penggemar Bidi adalah para pekerja miskin yang tinggal di pedesaan yang tidak mengerti akan bahaya Bidi. Disinyalir Bidi tidak saja membahayakan para penggunanya, juga berdampak buruk bagi pekerja pembuat Bidi karena setiap saat terkespos debu tembakau pada saat melinting Bidi.Para pekerja ini banyak yang menderita penyakit pernafasan seperti TB dan asma.
[caption id="" align="aligncenter" width="512" caption="Penikmat Bidi umumnya pekerja dari golongan bawah. Photo: https://s.yimg.com/"]
Disamping itu tercatat sebanyak 70% dari para pekerja pembuat Bidi ini menderita gangguan mata, pencernaan dan syarat dan lebih dari 50 % menderita gangguan pernafasan.
Hal yang lebih mengkhawatirlan lagi adalah sebagian besar pembuat Bidi umumnya juga perokok Bidi dan banyak diantaranya adalah wanita dan anak-anak di bawah umur.
[caption id="" align="aligncenter" width="573" caption="Pedagang bidi. Photo: http://www.thehindu.com"]
Undang-undang India tahun 1960 dan 1970 memang tidak mengenakan pajak bagi industri Bidi yang menghasilkan Bidi kurang dari 2 juta Bidi per tahunnya.
Memang rokok itu bagai sebilah pedang di satu sisi dapat menggerakkan perekonominan bangsa dan juga perekonomian rakyat tapi di lain pihak membahayakan warganya sendiri.Mungkin bagi negara yang jumlah penduduknya banyak dan belum bagus sistem jaminan kesehatannya, negara tidak terlalu perduli dengan segala persmasalahan kesehatan ini, karena cenderung lebih banyak mempertimbangkan maslaah ekonomi.
Namun di negara-negara yang berkewajiban memberikan jaminan kesehatan bagi warganya rokok merupakan salah satu faktor utama pemborosan uang negara karena dampak buruk bagi kesehatan yang ditimbulkannya dapat menguras keuangan negara karena terkait dengan kewajiban pemerintah atas jaminan kesehatan dan perawatan bagi warganya yang sakit.
Sumber : Hindustan Times
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H