Dukungan Informasi Geospasial untuk Prioritas Kerja Pemerintah 2019 - 2024

Pemerintah Indonesia pada periode waktu 2019 - 2024 memiliki prioritas kerja tersendiri. Prioritas tersebut tentu disusun berdasarkan pertimbangan strategis yang memuat kondisi eksisting, kebutuhan nasional, hingga mempertimbangan faktor-faktor eksternal hingga regional yang memberikan pengaruh terhadap Negara Indonesia. 

Secara garis besar prioritas kerja Indonesia 2019 - 2024 berfokus kepada pembangunan SDM, simplifikasi proses, dan pembangunan infrastruktur sebagai respon terhadap tren positif daya tarik investasi nasional yang membutuhkan katalis yang mempercepat laju progresi yang ada.

Prioritas Kerja Pemerintah Indonesia periode tahun 2019 - 2024 dapat dituangkan ke dalam 5 poin utama antara lain:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, berfokus kepada penyediaan SDM terampil sesuai kebutuhan industri secara global.
2. Pembangunan Infrastruktur, secara umum menunjang kegiatan ekonomi nasional mengingat aksesibilitas merupakan karakter tersendiri dari Negara Indonesia.
3. Simplifikasi Regulasi, penerbitan Omnimbus Law dan upaya menihilkan kedala yang mungkin terjadi karena hambatan regulasi.
4. Penyederhanaan Birokrasi, memadatkaryakan instrumen birokrasi pemerintah.
5. Transformasi Ekonomi, berfokus kepada mengikuti revolusi teknologi digital di bidang ekonomi.

Informasi geospasial tentu memiliki peran tersendiri dalam konteks mendukung prioritas kerja Pemerintah Indonesia di periode tahun 2019 - 2024. Berdasarkan kegunaannya secara umum, informasi geospasial berperan sebagai media penyampaian informasi dengan ciri khas informasi letak atau informasi distribusi secara keruangan di dalamnya. 

Informasi geospasial dalam pembangunan SDM dapat berperan guna turut menyajikan informasi terkait indikator tingkatan kualitas maupun kuantitas SDM di wilayah Indonesia baik untuk kebutuhan perencanaan program, monitoring, maupun evaluasi. 

Dalam menjawab kebutuhan dari upaya pembangunan infrastruktur, informasi geospasial juga harus hadir guna melengkapi data maupun informasi kebutuhan, sebaran eksisting, hingga monitoring infrastruktur yang ada maupun yang akan direncanakan untuk dibangun.

Dukungan informasi geospasial terhadap upaya simplifikasi regulasi lebih mengarah kepada wujud layanan satu pintu atas berbagai kebutuhan akan informasi geospasial. Dalam konteks transformasi ekonomi, informasi geospasial nasional juga diharapkan mampu hadir dan menunjang berbagai bentuk aktivitas ekonomi digital yang memerlukan informasi keruangan dalam pelaksanaannya. 

Contohnya antara lain analisis pasar, sebaran barang dan jasa per satuan wilayah, penataan ruang dan perizinan, hingga bentuk layanan-layanan digital lain.