Dari Struk Menjadi Kepercayaan: Upaya Sederhana Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Total Belanja: Rp500.000

PPN: Rp55.000

Total Harga: Rp555.000

*Total Harga sudah termasuk PPN 11%. Terima kasih telah berbelanja.*

Kalimat ini mungkin sudah sangat akrab bagi kita setiap kali berbelanja di minimarket, swalayan, atau pusat perbelanjaan lainnya. Melihat jumlah pajak yang tercantum, sering kali muncul perasaan jengkel, apalagi jika angka PPN yang tercantum cukup besar dan di saat yang bersamaan muncul berita viral tentang korupsi di sektor pajak, semakin emosi bukan? Namun, bagaimana jika pesan di akhir struk tersebut diubah menjadi "Terima kasih, berkat pembayaran pajak Anda tersebut, ribuan sekolah rusak dapat diperbaiki" atau "Terima kasih, pajak yang barusan anda bayarkan, membantu jutaan masyarakat kurang mampu mendapat pengobatan gratis"? Bukannya kesal, mungkin kita justru merasa senang, bahkan menjadi bangga hingga termotivasi untuk taat membayar pajak. Hal-hal sederhana seperti ini bisa menjadi langkah efektif bagi pemerintah dalam membangun kesadaran dan kepercayaan masyarakat tentang pentingnya pajak. Apa saja dampak dari kampanye sederhana yang bisa dilakukan pemerintah ini? Sangat luas, mulai dari peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap isu perpajakan, penghematan biaya kampanye, hingga pesan kampanye perpajakan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Langkah menambahkan pesan edukatif terkait manfaat pajak pada struk belanja dapat menjadi cara yang cukup ampuh dalam membangun kepercayaan publik. Menurut Erich Kirchler dalam jurnalnya, Enforced versus voluntary tax compliance: The ''slippery slope'' framework, kepercayaan masyarakat pada pemerintah sangatlah penting dalam menciptakan kepatuhan pajak yang bersifat sukarela. Masyarakat yang merasa bahwa pajak yang dibayarkan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan, seperti pembangunan sekolah, perbaikan jalan, hingga pelayanan kesehatan gratis, dapat membuat mereka memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Jika publik merasakan dampak positif dari pajak, mereka akan lebih cenderung mendukung kebijakan perpajakan dan memenuhi kewajiban tanpa perlu adanya paksaan dari pemerintah. Dengan kata lain, langkah kecil ini berpotensi besar dalam mengubah persepsi pajak dari sekadar kewajiban menjadi kontribusi positif yang mereka yakini dan percayai manfaatnya.

Dalam hal kampanye isu kepatuhan pajak, efektivitas sering kali diukur dari biaya dan jangkauan. Mengandalkan anggaran besar setiap tahun untuk mengendorse banyak influencer terkenal adalah strategi yang menguras kas negara. Sebaliknya, dengan menetapkan regulasi yang mewajibkan pencantuman pesan edukatif perpajakan di setiap struk/invoice pembelian/bukti potong gaji tahunan/dokumen pembayaran pajak, pemerintah dapat menyampaikan pesan kampanye secara luas dengan biaya tahunan yang minim. Cukup dengan kebijakan sederhana, setiap transaksi yang melibatkan pajak bisa menjadi media edukasi yang efektif tanpa biaya tambahan. Hal ini merupakan langkah kecil yang dapat menghilangkan ketergantungan pada anggaran besar dalam melakukan kampanye perpajakan, sehingga selisih anggaran dapat digunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat.

Selain isu minim biaya, salah satu keunggulan terbesar dari strategi pesan singkat pada struk pembayaran adalah jangkauannya yang luas dan merata. Transaksi yang melibatkan pajak terjadi di berbagai tempat, mulai dari minimarket kecil di desa hingga pusat perbelanjaan besar di kota. Pesan edukatif yang terdapat pada setiap struk atau bukti pembayaran tidak hanya menyasar satu kalangan saja, melainkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat ekonomi bawah hingga menengah ke atas. Dengan pendekatan ini, kampanye perpajakan bisa dirasakan langsung dan merata oleh mereka yang mungkin tidak terjangkau oleh iklan di media sosial atapun billboard di jalanan besar. Pada akhirnya, pesan tentang manfaat pajak ini bisa membentuk kesadaran kolektif yang lebih merata, tidak hanya terbatas pada kalangan tertentu saja.

Dengan melihat berbagai manfaat dari kampanye pajak yang sederhana ini, sudah saatnya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dapat mempertimbangkan langkah-langkah inovatif yang lebih praktis dan terjangkau. Dari sekadar perubahan kecil dalam format struk/bukti potong pajak, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat dengan mudah dibangun, biaya kampanye bisa lebih ditekan, dan pesan penting ini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi dan skeptisisme terhadap penggunaan dana publik, solusi praktis ini dapat menjadi sinyal positif bahwa setiap rupiah pajak benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Diharapkan, tidak ada alasan lagi bagi masyarakat ntuk ragu dalam membayar pajak, karena setiap kontribusi kita, sekecil apa pun, merupakan bagian dari fondasi untuk membangun negeri.