[caption id="attachment_173941" align="aligncenter" width="451" caption="ilustrasi : http://www.flickr.com/photos/70258493@N03/6921159530/in/photostream"][/caption] Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI M.Erwin Safitri memastikan pelaku penembakan pesawat Trigana PK-YRF di Bandara Mulia, Ibukota Puncak Jaya, Papua pada Hari Minggu Paskah (8/4/2012) adalah Organisasi Papua Mereka (OPM) Bersenjata. Untuk itu, pelakunya akan terus dikejar, karena sudah sangat mengganggu keamanan.
“Ini sudah mengganggu kepentingan umum. Bagi kami tidak ada istilah sipil bersenjata. Itu adalah OPM bersenjata dan senjata akan kita hadapi dengan senjata,” tegas Pangdam.
http://bintangpapua.com/headline/21616-pangdam-pastikan-opm
Jika aparat keamanan sudah memastikan bahwa pelalu penembakan adalah OPM bersenjata, maka tugas berikutnya adalah mencari motif di balik aksi penembakan. barangkali bukan tugas yang terlampau berat bagi aparat keamanan untuk mengungkap motif dimaksud, karena aksi-aksi bersenjata yang dilakukan OPM bersenjata ini sudah sangat sering terjadi.
Sudah banyak ulasan tentang dasar ‘perjuangan’ OPM. Yaitu mau mengembalikan kemerdekaan yang pernah diberikan Belanda tahun 1961. Tetapi Belanda sendiri selaku “pemberi kemerdekaan” justru terkesan cuci tangan tat kala kasus Papua diambil alih PBB (UNTEA) tahun 1963 yang didahului kesepakatan New York antara Belanda dan Indonesia tahun 1962.
Belanda bahkan terkesan semakin ‘mbalelo’ ketika referendum (PEPERA) tahun 1969 dimenangkan Indonesia dan kemudian hasil referendum itu dikukuhkan dalam Sidang Umum PBB ke-24 tanggal 19 November 1969 yang menghasilkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 2504. Intinya, dunia internasional melalui PBB mengakui Papua sah sebagai wilayah kedaulatan RI, dan karenanya Belandapun sebagai bagian dari komunitas dunia, juga harus mengakuinya.
http://internasional.kompas.com/read/2012/01/17/15172084/Belanda.Khianati.Orang.Papua
Para pendukung Belanda di Papua pun KECEWA. OPM adalah salah satu kelompok yang kecewa terhadap janji Belanda itu (janji kemerdekaan). Sayangnya, kekecewaan itu mesti ditumpahkan kepada pemerintah Indonesia yang juga adalah pemerintahnya sendiri. Sudah banyak aksi kekerasan yang dilakukan OPM sebagai ekspresi kekecewaan itu. Penembakan pesawat Trigana itu adalah salah satunya.
Kita ingat, belum lama ini anggota parlemen Belanda pernah melontarkan sebuah pernyataan yang mengejutkan bahwa Belanda mempunyai beban moral atas janji Belanda terhadap rakyat papua (janji kemerdekaan).
Sebagai bangsa, kita berharap beban moral Belanda itu “dibayar” dengan misalnyaikut membangun kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua bersama Pemerintah Indonesia. Ikut mengutuk aksi kekerasan OPM, ikut prihatin jika ada masyarakat sipil maupun aparat keamanan yang tewas di ujung bedil kelompok OPM.
Bukan sebaliknya ikut mengecam ketika aparat keamanan Indonesia menangkap sekelompok orang yang mendeklarasikan kemerdekaan papua dengan dalih HAM atau ikut membela pelaku makar dengan dalih mempertahankan hak sipil orang Papua sebagai bangsa Melanesia. Belanda seharusnya legowo terhadap Resolusi PBB No. 2504. ***
