[caption id="attachment_169547" align="aligncenter" width="448" caption="ilustrasi : www.infopapua.org"][/caption] Salah satu faksi pendukung Papua merdeka yang mengklaim diri sebagai komite persiapan kemerdekaan papua barat (mirip PPKI-nya Indonesia dulu) selama sepekan terakhir gencar mengkampanyekan kebencian terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Organisasi yang dikenal dengan nama Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ini menyerukan kepada seluruh anggotanya di seluruh dunia untuk melakukan aksi menolak kedatangan Sekjen PBB Ban Ki-Moon ke Indonesia.
Sebelumnya, faksi ini sudah memobilisasi para aktivisnya dalam aksi unjuk rasa di Jayapura dan Timika (Papua) pada tanggal 15 dan 16 Maret 2012 menuntut penolakan kedatangan Ban Ki-Moon ke Tanah Air.
Ban Ki-Moon dijadwalkan berada di Indonesia pada 20-21 Maret di Indonesia atas undangan Presiden Yudhoyono. Dalam kunjungan resmi Sekjen PBB itu, akan diisi dengan berbagai pembahasan menyangkut hubungan Indonesia dan PBB, termasuk upaya peningkatan jumlah pasukan Indonesia di misi-misi pemelihara perdamaian PBB.
“Selain dalam rangka memenuhi undangan Presiden Yudhoyono, kunjungan Sekjen Ban Ki-moon juga akan dimanfaatkan dalam konteks kita menjadi salah satu dari 10 besar negara penyumbang pasukan terbesar. Saat ini kita di posisi 15,” kata Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Desra Percaya.
https://zonadamai.wordpress.com/2012/03/18/ban-ki-moon-akan-bahas-pasukan-ri-di-pbb/
Alasan penolakan yang diserukan KNPB itu karena PBB dituding bertanggung jawab atas bergabungnya Irian Barat ke dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Faksi pro-M yang dipimpin mantan Napi Buchtar Tabuni itu mensinyalir kunjungan Ban Ki-moon ke Indonesia memiliki agenda terselubung yang telah dirancang khusus oleh pemerintah Indonesia.
Agenda yang dinilai Buchtar sebagai agenda terselubung itu adalah Indonesia ingin memperkuat hubungan bilateral yang harmonis dengan PBB karena Indonesia memandang membangun hubungan baik sebagai mitra kerja PBB maka pencitraan nama baik Indonesia dimata dunia Internasional dan kedaulatan wilayah yang selama ini telah diklaim milik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap diakui PBB sebagai wilayah kedaulatan NKRI yang sah.
Mencermati tingkah-pola para aktivis Papua pendukung papua merdeka, seringkali membuat kita tak habis pikir. Sudah banyak perlakuan khusus yang diberikan oleh Pemerintah negeri ini ke wilayah RI paling timur ini. Ada otonomi khusus dengan dana berlipat ganda. Pembangunan insfrastruktur di tingkatkan sekian kali lipat, perbaikan kesehatan dan pendidikan dipacu cukup kencang. Kepala daerah semuanya orang asli Papua. Tapi toh, pemerintah tetap disalahkan bahkan dicap penjajah.
Setelah puas memaki-maki pemerintah sendiri, kini mereka tengah gencar menebar kebencian ke seantero jagad untuk memusuhi PBB, hanya karena PBB tidak merespon aspirasi separatisme mereka. Salahkah PBB ?
