Ataukah kejadian ini merupakan tindakan "pembalasan" & "pelajaran" dari SBY kepada Megawati Soekarno Putri ? Â Mungkin saja , apalagi jika ditambah dengan "provokasi" dari yang mengaku kesatria kuda lumping yang belum bisa move on & legowo pasca kekalahan Pilpres 2014.
Apapun itu, langkah SBY (melalui Mendagri ) mengajukan RUU Pilkada ke DPR & WO-nya fraksi Demokrat , sungguh legacy/warisan yang buruk dari seorang SBY
Jadi teringat pernyataan Wagub DKI Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, bahwa banyak oknum pejabat/elit yang bersikap santun dalam berwacana & berapi-api dalam retorika, tapi  pada dasarnya munafik  & tidak tulus memperbaiki bangsa & negara ini.
Benarlah apa yang disampaikan Prof Sahetapy dalam acara ILC, bahwa sebagian oknum pemimpin/elit  negeri ini, mengambil keputusan berdasarkan pada pertimbangan "relasinya apa ?" bukan berdasarkan "PRINSIPNYA APA ?". Tak heran jika korupsi & ketidakadilan sosial masih terus terjadi.
Semoga 9 Hakim Mahkamah Konstitusi menolak & mengembalikan UU Pilkada via DPRD Â ini kepada DPR periode mendatang.
Sampai kapan intrik politik "balas membalas" ini berakhir  ?
Semoga Jokowi-JK & jajaran pemerintahannya kelak, dapat menemukan format rekonsiliasi nasional untuk kemaslahatan & kesejahteraan bangsa ini.
Salam Pencerahan & Salam Politik Akal Sehat
