Penghapusan Pramuka sebagai Ekstrakulikuler Wajib: antara Blunder dan Reformasi Organisasi

         Menyikapi hal tersebut, sebagai orang yang aktif berkegiatan dalam dunia kepramukaan, saya menganggap hal ini menjadi tantangan baru yang harus dihadapi dan dapat diatasi oleh Gerakan Pramuka. Terdapat nilai Positif dan negatif yang ditimbulkan setelah kebijakan ini dikeluarkan. Di satu sisi ini dapat menjadi  sebuah reformasi dalam tubuh Gerakan Pramuka sendiri. Sebab dalam perjalanannya, yang mengikuti kegiatan Pramuka hanya mereka yang memang minat dalam dunia kepramukaan. Sehingga dapat memudahkan proses penerapan pola pendidikan Pramuka. Dengan ini dapat diharapkan lebih mengifisiensi proses Pendidikan dalam dunia kepramukaan. Kebijakan Kemendikbudristek yang tidak lagi mewajibkan Ekstrakurikuler Pramuka di sekolah juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang menyatakan Gerakan Pramuka sifatnya sukarela.

          Namun di sisi lain hal ini menjadi sebuah kerugian kepada Gerakan Pramuka. Sebab dapat dipastikan ada penurunan jumlah anggota aktif Pramuka, sehingga juga mengurangi kader-kader yang dapat dibina menjadi manusia sesuai dengan pola pendidikan Pramuka. Sesuai dengan perkataan Gus Dur "Krisis multidimensional yang sedang dihadapi bangsa ini addalah disebabkan masih belum diterapkannya niali-nilai Kepramukaan". Menurut Gus Dur, keberadaan Pramuka sangat di butuhkan oleh bangsa Indonesia. Sebab pramuka dapat menjadi ujung tombak dalam mereformasi karakter pemuda-pemuda bangsa ke arah lebih baik. Sebab sesuatu akan menjadi kebiasaan jika dipaksakan. Tentu terlepas dari kebijakan merdeka belajar.

          Apapun  kebijakan yang diterbitkan tentu kita semua berharap yang terbaik dalam dunia pendidikan Indonesia. Semoga kebijakan ini bukanlah sebuah blunder dari Kemendikbudristek dan juga semoga Gerakan Pramuka tetap dapat menempatkan diri dan terus berkontribusi kepada bangsa Indonesia.

IKHLAS BAKTI BINA BANGSA

BERBUDI BAWA LAKSANA