Apakah Presiden Harus Berlatar Belakang Militer?

Menurut indeks demokrasi 2021, Indonesia menempati peringkat global pada posisi  52, sedangkan regional peringkat ke-9. Menurut data, lemahnya demokrasi Indonesia ada di bagian budaya politik demokratis. Karena itu saya akan membahas salah satu indikator demokrasi tentang budaya politik demokratis yaitu Persepsi tentang pemerintahan militer; proporsi penduduk yang lebih memilih kekuasaan militer.

Melansir kompas.com, Dalam survei yang dilakukan Segitiga Institute, sebanyak 40,5 persen responden memilih presiden 2019-2024 yang berasal dari TNI.

Hal ini membuktikan bahwa, masih lemahnya budaya politik demokratis di Indonesia yang mungkin terjadi karena terbatasnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai demokrasi.

Setiap individu memiliki kebebasan untuk membentuk partai politik, untuk membentuk perserikatan, atau bergabung ke partai politik tertentu, untuk diusung menjadi calon presiden, dan tidak hanya untuk laki-laki, perempuan juga memiliki hak yang sama. Bukan hanya kelompok besar, tapi kelompok kecil juga memiliki hak yang sama. Karena dasarnya demokrasi memandang semua manusia mulia bukan hanya kelompok tertentu saja. Maka demokrasi menjamin hak setiap warga negara. Karena semua setara dalam demokrasi.

Dalam demokrasi, semua orang berhak menjadi seorang presiden dan tentunya harus dipilih melalui proses pemilu. Tidak bisa seseorang ditunjuk begitu saja menjadi presiden hanya karena berlatar belakang militer melainkan harus melalui parlemen dan pemilihan umum.

Jadi udah paham kan bahwa untuk memilih atau menjadi seorang Presiden nggak harus memiliki latar belakang militer. Yang terpenting memiliki kapasitas, kemampuan serta komitmen menjadikan Indonesia lebih maju, mensejahterakan kehidupan rakyat, memberantas kemiskinan dan korupsi, dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdikari.