Mohon tunggu...
Rosmi Ramlan
Rosmi Ramlan Mohon Tunggu... Administrasi - i love design and writes

sukses adalah nama lain dari kerja keras.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Pentingnya Kajian Kebijakan Publik dalam Ilmu Administrasi Negara

20 Oktober 2019   16:33 Diperbarui: 20 Oktober 2019   16:35 4593
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Pentingnya kajian kebijakan publik dalam ilmu administrasi negara adalah karena kebijakan publik menjadi fokus dalam ilmu administrasi negara. Dimana fokus dari ilmu administrasi negara itu adalah efektifitas dan efisiensi. Dalam ilmu administrasi negara, kebijakan publik itu berasal dan dibuat oleh pemerintah sebagai fungsi dinamis dari negara yang ditujukan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan. Kebijakan publik akan dijalankan oleh birokrasi pemerintah, fokus utama kebijakan publik adalah pelayanan publik. Sehingga kebijakan publik menjadi kajian penting dalam ilmu administrasi negara.

Kebijakan publik menyangkut kepentingan orang banyak, berdampak luas pada masyarakat, berhubungan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Ini sama halnya dengan ilmu administrasi negara yang merupakan suatu studi yang membahas kajian-kajian sosial (publik). Administrasi negara mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.

Dalam ilmu administrasi negara tentu saja sering adanya permasalahan-permasalah publik yang butuh adanya penyelesaian. Untuk menyelesaian permasalahan publik tersebut perlu adanya penguasaan kajian kebijakan publik bagi birokrat dan analis kebijakan publik. Dengan adanya kebijakan publik maka para birokrat akan dapat mengetahui isu-isu tersebut sudah termasuk ke dalam isu publik ataukah belum, apakah permasalahan tersebut menjadi permasalahan publik atau tidak. Selain itu dengan adanya kebijakan publik para birokrat juga akan mengetahui apakah kebijakan publik sudah responsif terhadap masalah/kebutuhan/aspirasi masyarakat.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun