Penguatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Jepang Melalui Kunjungan Kerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin

Hubungan diplomatic Indonesia dengan Jepang yang sudah terjalin kurang lebih 64 tahun mencatat beberapa kerjasama dalam berbagai bidang. Salah satunya dalam bidang ekonomi yang mencakup sector-sektor seperti tenaga kerja, bea, infrastuktur, serta daya saing. Dalam upaya peningkatan kerjasama ekonomi tersebut, dilakukan beberapa kali kunjungan kerja oleh Presiden maupun Wakil Presiden Republik Indonesia atau jajaran menteri yang ada. Yang paling baru, kunjungan kehormatan dilakukan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin ke Jepang dalam rangka menghadiri pemakaman mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe pada 26 September 2022 lalu.

Kunjungan ini diterima oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Istana Akasaka. Kunjungan dilakukan sebagai tindaklanjut dari pertemuan yang dilakukan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada bulan Juli 2022 yang lalu. Dalam kunjungan ini, pokok bahasan yang dibahas terdapat dua bagian, seputar penguatan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia yang diutamakan bagian tenaga kerja dan lingkup kesehatan. Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengharapkan bahwa Jepang bisa memberikan dukungan serta kontribusi dalam dua hal tersebut.

Pada aspek ekonomi, penekanan dilakukan pada memperluas investasi serta realisasi dari investasi baru. Selain itu, pembahasan lanjutan mengenai penyelesaian kendala ekspor produk pertanian dan perikanan Indonesia juga dilakukan. Sebelumnya pembahasan ini dilakukan bersama dengan ekspor komoditi buah-buahan dan baja. Permasalahan yang masih terkendala adalah saat Jepang belum mengizinkan eliminasi untuk 4 pos tarif komoditi pada ikan tuna kaleng yang sampai sekarang masih diusahakan untuk diselesaikan. Pembahasan ini sempat dilakukan sebelumnya saat pertemuan oleh Presiden Joko Widodo dengan PM kishida dan mendapatkan saran untuk menyelesaikan melalui General Review IJEPA. Peningkatan juga dilakukan untuk sector-sektor unggulan seperti makanan, kosmetik, serta beberapa kawasan industry dan wisata.

Sementara dalam hal peningkatan kinerja SDM, disampaikan bahwa Indonesia meminta Jepang untuk memperluas kerjasama melalui perluasan pengajaran Bahasa Jepang di Indonesia. Hal ini dilihat dari cukup banyaknya minat masyarakat mengenai bahasa asing termasuk Bahasa Jepang. Peningkatan juga dilakukan dari segi pendidikan vokasi untuk menambah pengetahuan terapan dan praktek. Tidak terkecuali juga pendidikan tanggap bencana. Keberhasilan Jepang dalam kesiapsiagaan setiap sebelum dan sesudah bencana yang terjadi membuat Indonesia ingin serta mengetahui apa faktor dan sebabnya.

Kerjasama Indonesia-Jepang yang terbangun cukup lama tercatat dalam sebuah perjanjian yang disebut Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau disingkat IJEPA. Perjanjian ini terbentuk untuk peningkatan kinerja ekonomi dari kedua pihak lewat adanya perdagangan, jasa, serta beberapa bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan untuk memperkokoh akses pasar negara-negara yang dijadikan targetnya. Didalam pertemuan ini pula, dibahas mengenai penandatanganan Protokol Perubahan pada IJEPA yang akan dilakukan pada pelaksanaan G20 di Bali pada bulan November mendatang. Fumio Kishida selaku perdana menteri menyambut baik akan sikap kepemimpinan Indonesia yang nantinya akan menjadi tuan rumah G20.

Sikap Indonesia terhadap kerjasama dengan Jepang ini tentu saja dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor domestic dan internasional. Faktor-faktor domestic seperti adanya pengaruh individu, kelompok kepentingan yang terdapat di negara tersebut, letak geografis suatu negara, serta system atau struktur nasional. Sementara faktor internasional dilihat dari hukum yang berlaku secara internasional dan berlaku di negara tersebut, kerjasama ekonomi dengan negara lain, struktur internasional/global suatu negara, aliansi pertahanan yang dibuat dengan negara lain, serta keputusan organisasi internasional yang diikuti.

Peran dari mantan perdana menteri Jepang dalam pembangunan hubungan kerja sama Indonesia-Jepang cukup besar dan berpengaruh. Mantan perdana menteri Shinzo Abe merubah pendekatan luar negeri Jepang menjadi A Free and Open Indo-Pacific atau kawasan Indo-Pasific yang terbuka dan bebas. Kini, perdana menteri baru Fumio Kishida juga menggunakan arah politik luar negeri yang sama sebagai lanjutan dari yang sebelumnya. Bahkan dalam kunjungan kehormatan yang dilakukan Wapres Ma'ruf Amin, PM Kishida mengatakan bahwa Indonesia dan Jepang harus memainkan peran kepemimpinan pada skala internasional maupun regional untuk melanjutkan hubungan kedua negara.

Melihat pendekatan luar negeri Jepang yang terbuka dan bebas, membuat Indonesia juga memiliki kepentingan atas gagasan kebijakan Indo-Pacific tersebut. Sesuai dengan apa yang dianut politik luar negeri bebas aktif, tindakan yang diambil Indonesia mencerminkan partisipasi aktif dalam perdamaian serta kerjasama dengan negara-negara di dunia. Kerjasama yang dilakukan dengan Jepang terutama dalam hal ini tentang ekonomi akan memperkuat hubungan kedua negara yang sudah terjalin sejak lama.

Pembangunan kerjasama antara dua negara memang tidak mudah dan selalu berjalan baik. Namun, dengan menyatukan beberapa persepsi dan meluruskan beberapa kesalahpahaman melalui diskusi dapat menjadikan kedua negara tersebut tetap menjalin kerjasama yang baik. Peran penting seorang pemimpin dalam penyatuan negara-negara yang bekerja sama memliki andil yang begitu besar. Dalam kerjasama Indonesia dan Jepang, mantan PM Shinzo Abe memiliki peran yang cukup mumpuni dengan mengarahkan pendekatan luar negeri A Free and Open Indo-Pacific bagi Jepang untuk membangun kerjasama dengan negara lain.