Kalimat itu rasanya mewakili sebagian rakyat kecil hari ini, seorang ibu-ibu pedagang kaki lima didatangi petugas untuk ditertibkan lapak jualannya karena larangan pembatasan sosial, tetapi dengan bahasa santun sembari menangis si Ibu menyampaikan curhatannya bagaimana sulitnya hidup saat ini.
Mohon maaf Pa, kalau saya boleh bicara; "Anak saya masih kecil-kecil, minta makan sudah tidak ada yang bisa dimakan, tagihan bank yang kena relaksasi tetap harus membayarkan bunganya, mengandalkan hasil jualan sudah sepi, bantuan sembako tidak dapat, Diluar mati karena Corona, dirumah mati kelaparan, sama-sama mati juga Pa!"
Sebelumnya, seorang Ibu perantau di Jakarta yang tidak kebagian bantuan sosial langsung tunai berupa paket sembako senilai Rp.600 ribu pun demikian; "Suami saya udah nggak kerja Pa, anak saya banyak, mau dagang nggak bisa, mau apa-apa nggak bisa, saya harus bagaimana Pa?"
Pun demikian denga kisah Yuyun Cahyaningsih, warga Kelurahan Pemancangan Baru, Kecamatan Cipocok jaya, Kota Serang. Buruh setrika berusia 37 tahun kini sudah tidak bisa bekerja lagi. Pandemi corona membuat warga bertahan di rumah. Tak ada lagi baju yang harus dia setrika. Keadaan tersebut membuat dirinya dan anak-anaknya harus puasa selama seminggu ini.
Pagi ini, sembari menulis tulisan ini saya menangis melihat melihat kenyataan ini melaui berita di salah satu stasiun televisi swasta dan video di media sosial yang isinya sesuai dengan cerita tersebut, ya Allah ternyata keadaan sudah sedemikian memprihatinkan.
Lalu pertanyaan saya dalam hati, ketika si Ibu meminta sembako kepada petugas yang akan menertibkan dirinya, apakah bantuan khusus bahan pokok dari pemerintah pusat kepada 2,6 juta jiwa (1,2 juta kepala keluarga) warga DKI Jakarta dan 1,6 juta jiwa (576 ribu kepala keluarga) warga di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tidak tepat sasaran sesuai arahan pemerintah pusat?
Kalau memang Ibu-Ibu diatas sebenarnya berhak tetapi tidak mendapatkan bantuan, maka disinilah masalah klasik lagi-lagi terjadi, lemahnya akurasi data membuat bantuan sosial langsung tunai terdampak Corona ini sama halnya dengan bantuan PKH, "TIDAK TEPAT SASARAN" yang kaya mendapatkan, sebaliknya justru yang miskin dan lebih berhak tidak dapat bantuan.
Kalau kemudian keadaan ini tidak segera ditindaklanjuti secara serius, secara cepat dan terukur oleh pihak-pihak terkait, dalam waktu dekat akan ada banyak warga miskin terdampak Corona semakin terjepit hidupnya, bahkan bisa jadi mati kelaparan.
Disinilah sebenarnya tugas Negara kepada warganya sesuai konstitusi yaitu melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, kalau kemudian karena pandemi Covid-19 tugas tersebut tidak dijalankan dengan baik, jangan sampai pemerintahan gagal menjalankan tugasnya.
Kemarin siang Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan instruksi kepada para menterinya untuk segera merealisasikan sederet bantuan pemerintah ke masyarakat yang terdampak wabah COVID-19. Jokowi tak ingin pemerintah dianggap hanya berbicara tanpa adanya bukti.
Apakah ini berarti, di Jabodetabek realisasi bantuan sosial langsung tunai belum sepenuhnya direalisasikan, kalaupun sebagian sudah ternyata banyak yang berhak tetapi tidak mendapatkan, apalagi di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan?
