Membaca Arah Politik Prabowo Pasca Pilpres

Pemilihan presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 sudah selesai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Joko Widodo dan K.H Ma'ruf Amin pada hari minggu, 30 Juni 2019 yang lalu sebagai pemenang Pilpres. Pasca penetapan KPU tersebut tensi politik masih relatif panas. Mulailah isu rekonsiliasi digaungkan terutama oleh kubu pemenang. Beberapa kali Jokowi melalui utusannya ingin bertemu dengan Parbowo, namun belum kunjung berhasil. Sampai pada akhirnya Jokowi mengundang Prabowo pada hari Sabtu, 13 Juli 2019 untuk bertemu di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Pertemuan itupun berlangsung, dan menyisakan banyak makna dan penafsiran dari tiap orang. Ada sebagian pendukung Prabowo yang kecewa karena menganggap Prabowo telah berkhianat. Prabowo dianggap telah mengkhianati perjuangan dan telah berkolaborasi dengan pihak yang dianggap  telah melakukan kecurangan dalam pemilu. 

Tidak lama berselang, pada hari rabu 24 Juli 2019, Prabowo mendatangi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Pertemuan kedua tokoh ini membuat arah koalisi maupun oposisi semakin dinamis dan belum bisa ditebak.

Dalam dunia politik memang ada sebuah idiom "tidak ada persahabatan yang sejati, yang ada adalah kepentingan yang abadi" . Pertemuan Prabowo dengan Megawati -sebelumya dengan Jokowi-seolah membuat khawatir sebagian anggota koalisi 01 (sebagai koalisi pendukung pasangan Jokowi-Amin). Mereka seolah khawatir jatah mereka di parlemen maupun di kabinet akan terkurangi jika seandainya Prabowo dan Gerindra masuk dalam koalisi. Di lain pihakpun sebaliknya, ada sebagian elemen masyarakat pendukung pasangan 02 (Prabowo-Sandi) menginginkan Prabowo dan Gerindra berada di luar pemerintahan sebagai oposisi.

Pada kongres V PDIP di Bali yang berlangsung pada hari Jum'at 8 Agustus 2019 yang lalu, Prabowo  hadir pada kongres tersebut atas undangan Megawati bersama ribuan undangan lainnya.

Dalam pidatonya Megawati secara terang-terangan meminta kepada presiden terpilih (Joko Widodo) untuk memberikan jatah kursi menteri yang lebih banyak kepada PDIP dibanding parpol lainnya. 

Dari rangkaian peristiwa yang terjadi di panggung perpolitikan tanah air ini, kita sebagai masyarakat awam sudah selayaknya tidak terlalu fanatik pada seseorang atau mengkultuskan individu. Sebuah perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan, kalau berdasarkan figuritas hanya akan menyisakan kekecewaan jika figur yang kita perjuangkan seolah-olah -menurut subyektifitas kita- telah keluar dari koridor perjuangan.

Dalam membaca arah politik Prabowo, kita hanya bisa berdo'a semoga apa yang dilakukan tidak lepas dari apa yang selama ini  diperjuangkannya yaitu mewujudkan keadilan dan kemakmuran di tengah-tengah masyarakat. 

Pasca Pilpres ini marilah kita kembali kepada"persatuan Indonesia" yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar dari negara ini, sehingga apa yang menjadi agenda dan program kerja penyelenggara negara harus berdasarkan nilai - nilai Ketuhanan dan kemanusiaan demi terwujudnya persatuan Indonesia dalam bingkai demokrasi yang berkeadilan sosial bagi seluruh  rakyat Indonesia.