Masa Jabatan Menteri yang Tak Menentu, Antara Kepentingan Pribadi atau Negara?

Menteri era reformasi memiliki jabatan yang sungguh pendek. Reshuffle kabinet yang menghantui jabatan menteri padahal jas yang dipakai buat pelantikan belum tercuci. Bekerja seperti diujung tanduk apa enaknya. Dengan asumsi mereka yang diganti dan dimutasi dianggap tak berprestasi menjadi menteri, bukankah seperti mendorong orang lain untuk menampar wajah sendiri.

Padahal sebelum terpilih menjadi menteri mereka digadang sebagai putra terbaik bangsa yang akan menjadi pembantu presiden. Namun begitu 100 hari, satu persatu dilengserkan dan diganti. Apa yang terpikir di dalam kepala para menteri?

Walau Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman membantah akan adanya reshuffle di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu disampaikan Fadjroel menanggapi cuitan salah satu pendukung Jokowi, Dede Budhyarto di akun twitter pribadinya @kangdede78. (Wartakota.tribunnews.com, 22/2/2020)

Tetap saja antara mempertahankan kedudukan dengan bekerja sebaik mungkin menjadi dilema para menteri. Apalagi kebijakan mengganti dan menggeser menteri adalah hak prerogatif presiden. Sebagai orang yang tergeser atau terganti meski sekecil apapun tetap ada rasa khawatir dan kecewa.

Alih-alih terobosan yang sudah direncakan dengan matang bisa jadi buyar ketika jabatan tergantikan. Meskipun semua perintah dan instruksi berasal dari presiden tetap saja inovasi dan kreatifitas para menteri dalam menjabarkan kehendak presiden memiliki penilaian tersendiri.

Apa impilasi bagi perjalanan proses pembangunan di negeri ini. Ketika gonjang ganjing reshuffle masih menghantui pikiran para menteri maka langsung atau tidak langsung kinerja mereka terganggu.

Ketetapan akan posisi permanen selama masa jabatan 5 tahun berpotensi para menteri tenang menduduki jabatan dan dengan leluasa mampu mengembangkan programnya sesuai instruksi presiden.

Bagaimana pun kenegarawanannya seorang menteri juga manusia. Mereka memiliki rasa untuk tetap bertahan dalam jabatan yang dipercayakan padanya.

Warga masyarakat hanya menanti yang terbaik dari para menteri yang telah ditunjuk untuk mengemban tugas sebagai perpanjangan tangan presiden melaksanakan program yang telah direncakan. Dan janji kampanye satu persatu akan mampu direalisasikan.

Kekhawatiran warga masyrakat adalah ketika berganti menteri maka akan berganti kebijakan dan arah pembangunannya. Pelaku dunia usaha juga harap-harap cemas dalam kondisi pemerintahan, terutama menteri yang berganti-ganti.***