Identitas Digital

Identitas digital adalah identitas manusia dalam format digital. Identitas itu digunakan untuk verifikasi data diri seseorang saat ia mengakses layanan berbasis elektronik. V.Geteloma, C.K.Ayo dan R.N.Goddy-Wurlu dalam laporan studi mereka yang diberi judul "A Proposed Unified Digital ID Framework for Access to Electronic Government Services" (2019) menyebutkan bahwa dalam kasus Nigeria, layanan pemerintah yang disediakan dalam basis elektronik secara otomatis mendorong warga memiliki identitas digital, baik itu berbentuk kartu maupun dalam bentuk numerik. Beberapa layanan pemerintah yang membutuhkan identitas digital antara lain surat izin mengemudi, pemungutan suara elektronik, pembayaran elektronik ataupun layanan kesehatan elektronik.

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah maupun swasta menyediakan berbagai layanan secara cepat dan efisien dalam bentuk layanan digital. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki identitas digital juga semakin meningkat dari waktu ke waktu. Jaap Van Der Straaten (2020) menghimpun data penelitian penggunaan identitas digital di seluruh dunia dan menampilkan profil kategori sebagai berikut :

(a) dari total 44 negara berpendapatan tinggi menurut GF survey; 38 diantaranya menggunakan sistem ID, dengan rincian 13 negara yang memiliki sistem ID dengan cakupan yang terpantau, 95,8% negara dengan cakupan data ID  dan usia rata-rata sistem ID adalah 12 tahun.

(b) dari 38 negara berpendapatan di atas rata-rata menurut GF survey, 36 diantaranya menggunakan sistem ID, dengan rincian 32 negara memiliki sistem ID dengan cakupan terpantau, 97,5% negara dengan cakupan data ID dan usia rata-rata sistem ID adalah 35 tahun. 

(c) dari total 38 negara berpendapatan di bawah rata-rata menurut GF survey, 37 diantaranya menggunakan sistem ID, dengan rincian 33 negara memiliki sistem ID dengan cakupan terpantau, 93,1% negara dengan cakupan data ID dan usia rata-rata sistem ID adalah 29 tahun.

(d) dari total 25 negara berpendapatan rendah menurut GF survey, 21 diantaranya menggunakan sistem ID, dengan rincian 18 negara memiliki sistem ID dengan cakupan terpantau, 64,7% negara dengan cakupan data ID dan usia rata-rata sistem ID adalah 13 tahun.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa 87,7% wilayah di dunia ini telah tercakup dalam sistem  data ID. Perkembangan menggembirakan itu telah mendorong pemerintah untuk memperluas cakupan layanan dengan menghubungkan layanan data digital pemerintah dengan berbagai layanan sektor swasta.

Perbedaan ID digital dan KTP digital

Pemerintah Indonesia siap menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Digital atau KTP digital. Dalam laman resmi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri disebutkan bahwa KTP digital memungkinkan warga untuk memiliki identitas mereka langsung pada telepon pintar. Hal ini memungkinkan seseorang tidak memerlukan lagi KTP-el dalam bentuk fisik kartu. Meskipun kebijakan ini tidak serta merta menghapus KTP-el dalam bentuk fisik, namun target group dari kebijakan ini adalah penduduk kelompok milenial yang bekerja dan beraktivitas  mengandalkan telepon pintar. 

Cara memiliki KTP digital sangatlah mudah. Cukup mengunduh melalui google play store dan memasang aplikasi PPID Kemendagri di telepon pintar. Selanjutnya silahkan mengikuti beberapa langkah verifikasi untuk mendapatkan KTP digital.

KTP digital ini menggunakan teknologi praktis QR code atau kode respons cepat. Kode respons cepat adalah barcode dua dimensi yang mampu memberikan layanan secara langsung. Nadiyah Rahmalia (2022) menyebutkan bahwa QR Code mampu menyimpan 2089 digit data atau 4289 karakter termasuk tanda baca dan karakter spasial.