Malam Budaya Menyongsong Otorita Danau Toba

Bertempat di Auditorium BPPT Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 25 Mei 2016 mulai pukul 20-21.30 WIB telah terlaksana Malam Budaya Menyongsong Otorita Danau Toba, yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya, Gubernur Sumut dan 7 Bupati se- wilayah Danau Toba. Para Undangan, terdiri dari Masyarakat Sumatra Utara, dari berbagai kelompok Adat, Kelompok Aktivis, Ormas, Wartawan, termasuk YPDT dan FBBI.

Malam budaya, sebenarnya hanya sebagai pengantar dengan suguhan lagu RNB, Rita Butar-Butar dan Tari-tari Adat Puak-Puak. Yang menjadi poin acara sesungguhnya adalah mempertegas komitmen secara bersama antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten di Samosir, Tobasa, Karo, Dairi, Tapanui Utara, Simalungun dan Humbahas. Dihadapan Menteri dan Gubernur, para Bupati menandatangani kesiapan daerah melaksanakan tugas mewujudkan Monaco of Asia, dengan membagi sebagian kewenangannya kepada BODT nantinya.

Sambutan-sambutan yang disampaikan dapat memperjelas, apa, bagaimana dan kemana arah BODT yang sebentar lagi Perpresnya akan diteken oleh Presiden Joko Widodo. Secara ringkas disampaikan berturut-turut sebagai berikut :

1.    Deputi Parawisata, Kementerian Parawisatan, dalam mewujudkan Monaco of Asia ini telah disiapkan : Kementerian ATR/BPN lahan 500 Hektar; Kemenhut dan Lingkungan Hidup telah mengijinkan dan melepaskan dari Kawasan Hutan lahan tersebut, termasuk kawasan DT yang ada di 7 Kabupaten serta 7 Bupati sudah mendukung Otonomi Danau Toba,.

2. Prof Dr. Otto Hasibuan, SH,MM, Pelaksana Acara sekaligus sebagai Penasehat Menko, menyampaikan beberapa hal :

 -    Malam ini merupakan kehadiran yang paling lengkap dari acara-serupa masa lampau, yang dihadiri oleh komponen orang Batak yang ada di Indonesia.

-     Kita tidak mengulangi masa lalu, sejarah panjang yang sudah dilampaui, ditandai sejak tahun 1970 air DT yang bersih. Namun 1994 ditandai adanya Izin Indorayon disusul terjadi pro-kontra ditengah masyarakat masyarakat Batak; diperkeruh dengan suasana Konflik Internal di Gereja HKBP mempengaruhi langsung ataupun tidak dalam pengelolaan Danau Toba. Tahun 1999, PT Indorayon di hentikan oleh Presiden Habibie.

-     UU no 25 Tahun 1999 , Otonomi Daerah dimana seluruh Bupati euforia otonomi ditandai tidak adanya Bupati yang mau melepaskan otonominya terlebih adanya stigma Otonomi Batam yang berlebihan waktu itu.

-     Tahun 2002, Izin Idorayon diganti dengan Izin Toba Lestari.

-     Demikianlah masa lalu, dimana akhir-akhir ini Air Kotor dan Nyaris tidak ada yang peduli terhadap Danau Toba.

-     Puji tuhan, Menko, Bapak Rizal Ramli, berketatapan hati memasukkan Danau Toba menjadi 10 Destinasi di Indonesia.