Kurikulum Merdeka, Paksaan atau Pilihan?

Lahirnya kebijakan Merdeka Belajar dengan serentetan episode termasuk Kurikulum Merdeka, hingga saat ini masih disikapi secara beragam oleh banyak pihak. 

Ada yang mendukung dan optimis serta memandang kebijakan Kurikulum Merdeka adalah solusi untuk menghasilkan proses transformasi menuju pendidikan lebih baik. 

Namun, ada juga yang kritis dan skeptis menilai kebijakan Kurikulum Merdeka sekadar 'projek' atau produk temporer yang tidak memiliki daya keberkelanjutan.

Bagi sebagian yang masih skeptis memandang Kurikulum Merdeka dari perspektif teoritis dan empiris. 

Mengingat dalam sejarah panjang perjalanan pembangunan pendidikan hampir saja selalu terjadi bongkar pasang dan tambal sulam kebijakan. Alih-alih memperbaiki pendidikan secara berketuntasan, yang terjadi malah kembali ke titik nol peningkatan.

Sebagian lain ada juga yang mempertanyakan, apakah Kurikulum Merdeka, episode ke-15 Merdeka Belajar adalah kebijakan publik atau bukan. 

Atau, jangan-jangan sebuah kebijakan yang sifatnya tidak memaksa, dan hanya berlaku khusus bagi pelaku pendidikan tertentu saja, yang merasa siap dan bersedia menjalankannya. Atau dengan kata lain, kebijakan itu dianggap sebagai pilihan.

Pertanyaan selanjutnya muncul apakah dengan masif-nya sosialisasi, advokasi dan pendampingan implementasi Kurikulum Merdeka di daerah telah mendistorsi kewenangan daerah sebagai daerah yang otonom. 

Atau jangan-jangan ini adalah bentuk intervensi dan persuasi secara paksa yang mewajibkan daerah atau lembaga pendidikan untuk menerapkannya, tanpa memperhatikan existing sumber daya daerah.

Banyak lagi pertanyaan dan praduga lain menyelimuti pikiran sebagian pihak yang masih skeptis. Tentu saja hal ini bukan merupakan sikap resistansi semata tetapi adalah sebagai bentuk kepedulian publik terhadap proses pembangunan pendidikan berkualitas dan berkelanjutan.