Sys NS, yang memiliki nama asli cukup panjang Raden Mas Haryo Heroe Syswanto, memberikan penyataan bahwa puluhan budayawan yang juga pegiat antikorupsi mendukung petisi online " Maklumat Budaya Tolak Angket KPK". " Kami menolak upaya pelemahan KPK oleh Dewan" kata Sys NS. Sumber
Petisi ini disebarkan melalui grup percakapan online. Bunyinya
" Kami Rakyat Indonesia, yang tidak mewakilkan diri,dengan ini menyatakan menolak hak angket DPR atas KPK. Kami memilih tetap waras!”
Pada hari Kamis 15 Juni 2017, kalangan seniman dan budayawan akan menggelar aksi di depan kantor KPK untuk memberi dukungan moral. Masyarakat juga diajak untuk turut serta yang diumumkan melalui media sosial dengan tagar #Indonesiawaras. Tertulis : " Ayo berdiri di depan KPK untuk melawan hak angket DPR".
Budawayan yang mendukung gerakan Indonesia Waras antara lain Arswendo Atmowiloto, Dito Sugito, Butet Kartaredjasa, Renny Djajoesman, Tony Tamasoa, dan Agus Langgeng. Ada pula pesohor Endy Harsanto, Sambas, Toha Mantik, Felix Tahilatu, Duma Tandu, Herutomo, dan tokoh-tokoh lain.
Arswendo mengatakan tindakan DPR membuat pansus hak angket KPK sebagai langkah yang tidak waras. Berdasarkan pemikiran tersebut muncul ide gerakan " Maklumat Budaya Tolak Angket KPK" yang ide awalnya dicetuskan oleh Harry Tjahjono. Sumber
Gerakan tolak angket KPK bukan hanya dilakukan oleh budayawan. Seorang warganet, Virgi Sulianto Gohardi juga membuat petisi online menggunakan platform Change.Org yang berjudul "
Ayo Lawan Hak Angket DPR Terhadap KPK
Salah satu anggota pansus angket KPK, Asrul Sani, pada saat dimintai komentarnya tentang penolakan masyarakat terhadap angket KPK mengatakan "Selama ini kan banyak elemen-elemen masyarakat yang memahami soal angket ini hanya berdasarkan penjelasan atau berita-berita yang dibentuk dari opini dari kelompok yang memang sudah apriori duluan terhadap angket ini,". Sumber
Saya sebagai rakyat, bagaimana tidak apriori? Ketua pansus hak angket adalah Agun Gunandjar Sudarsa fraksi Golkar. Agun disebut menerima dana sebesar USD 1 Juta (satu juta dolar AS) dalam kasus mega korupsi e-KTP. Apakah berarti saya tidak waras, karena saya curiga?
Melalui tulisan ini saya ingin juga menyampaikan suara hati saya kepada Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDIP. Mohon bu Mega, jika PDIP ingin membuktikan kecintaannya terhadap rakyat dan negara Indonesia, segera perintahkan anggota DPR fraksi PDIP untuk segera mundur dari pansus hak angket. Sudah waktunya membersihkan negara Indonesia dari koruptor. Mohon maaf kalau Ibu kurang berkenan.
Mari kita dukung gerakan Indonesia Waras, sebarkan " Kami Rakyat Indonesia, yang tidak mewakilkan diri,dengan ini menyatakan menolak hak angket DPR atas KPK. Kami memilih tetap waras!”
Salam
