Mohon tunggu...
Ronald Wan
Ronald Wan Mohon Tunggu... Freelancer - Pemerhati Ekonomi dan Teknologi

Love to Read | Try to Write | Twitter: @ronaldwan88

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

BJ Habibie: Indonesia Butuh GBHN

24 Juli 2018   11:09 Diperbarui: 21 Agustus 2018   17:50 705
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
BJ Habibie, Tribunnews.com

BJ Habibie, pada hari Minggu 22 Juli 2018 berbicara kepada detik.com. Beliau mengingatkan masyarakat Indonesia untuk memilih Presiden yang mampu dan mempunyai kerja yang nyata.

Habibie menganalogikan Indonesia adalah sebuah bus. Dimana rakyat adalah penumpang bus yang membiayai semua keperluan bus tersebut melalui pajak. Presiden adalah supir bus yang akan membawa Indonesia ke sebuah tujuan.

Untuk sampai ke tujuan yang diinginkan oleh rakyat,maka diperlukan peta. Peta ini adalah Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

GBHN yang disusun bersama oleh eksekutif, partai politik dan dewan riset nasional. Semua harus bekerja sama untuk menentukan arah perjalanan bangsa, kata Habibie.

Bahkah daerah pun memerlukan Garis Besar Haluan Daerah. Sehingga pemerintah pusat dan daerah dapat diukur kinerjanya, apakah mampu mewujudkan GBHN dan GBHD.

Hal ini mengingatkan saya pada masa sekolah, yang kebetulan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dimana salah satu hal yang dipelajari adalah GBHN dan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun).

Jika GBHN adalah rencana jangka panjang yaitu sekitar 20 tahun. Repelita adalah pembagian GBHN ke dalam rencana jangka pendek.

Jika kita ibaratkan Indonesia adalah seorang manusia. Yang memiliki cita-cita (GBHN) kemudian proses dalam kehidupan seperti sekolah, membaca, les dan pemilihan jurusan adalah jalan atau bisa dibilang langkah langkah dalam mewujudkan cita-cita.

Pengelolaan badan usaha sebenarnya juga sama. Visi seorang pemimpin (GBHN) perusahaan sangatlah penting jika perusahaan ingin maju. Kemudian visi itu diterjemahkan ke dalam strategi atau rencana kerja dalam rangka perwujudan visi tersebut.

Indonesia sudah memutuskan bahwa jabatan presiden hanya bisa berlangsung maksimal dua periode. Sehingga seorang presiden hanya maksimal bisa memimpin Indonesia selama 10 tahun.

10 tahun umur negara itu, menurut pemikiran saya sangatlah cepat sekali. Mungkin kalau boleh dikatakan hanya setara dengan 1-3 tahun umur manusia. Sedangkan persoalan bangsa masih sangatlah banyak.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun