Sejak kerusuhan dan krisis ekonomi tahun 1998. Pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Hal ini menyebabkan tingginya biaya logistik dan tidak meratanya perkembangan ekonomi di Indonesia. Hanya pulau Jawa yang memiliki infrastruktur yang sudah lumayan baik.
Pemerintahan Jokowi yang menyadari hal ini, mulai fokus ke pembangunan infrastruktur di Indonesia. Fokus pembangunan  dititik beratkan pada pembangunan infrastruktur di luar pulau Jawa. Mulai dari Sumatera sampai dengan Papua.
Foto di atas adalah foto pos lintas batas di Entikong, salah satu proyek infrastruktur yang sudah selesai. Masih banyak lagi proyek-proyek yang sedang dikebut penyelesaiannya.
Pria kelahiran Solo ini memang sepertinya lebih fokus untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang ditangani selesai dengan cepat dan berkualitas. Â Pers juga sepertinya kurang memberitakan tentang kinerja beliau.
Basuki yang membawahi kementerian PUPR akan mengelola anggaran sekitar 101 triliun rupiah di tahun 2017.
Anggaran infrastruktur tahun 2017 adalah sebesar 387,3 triliun rupiah. Meningkat 40,8 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2016.
Melihat anggaran yang besar dan keseriusan pemerintah untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Membuat pengusaha menuntut Jokowi untuk dilibatkan dalam proyek infrastruktur.
Mengutip harian Kontan 4 April 2017.
Rosan Perkasa Roeslani ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, mengatakan akan mengirim surat resmi kepada Presiden Joko Widodo dalam  rangka menagih komitmen pemerintah untuk melibatkan swasta dalam proyek-proyek infrastruktur. Karena KADIN menilai bahwa dominasi BUMN masih sangat tinggi dalam pembangunan infrastruktur.
Hariyadi Sukamdani, ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dalam harian Kontan yang sama juga menulis analisa yang menyatakan. Bahwa dengan melibatkan swasta sudah terbukti di Rusia dan China, ekonomi akan tumbuh lebih cepat.
Swasta sebenarnya sudah dilibatkan dalam membangun infrastruktur di Indonesia namun ada beberapa proyek yang tidak jelas kemajuannya.
Sebagai contoh jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi (bocimi). Proyek ini sudah diberikan konsesi ke swasta sejak tahun 1997. Sempat dipegang group Bakrie dan dijual ke MNC group namun tidak juga berjalan. Sekarang ini sedang dikebut pengerjaannya setelah diambil alih oleh anak perusahaan PT Waskita Toll Road dan diperkirakan akan selesai tahun 2018.
Banyaknya proyek pembangkit listrik yang mangkrak juga membuktikan bahwa terkadang komitmen swasta patut dipertanyakan.
Mungkin ini yang menjadi penyebab, pemerintahan Jokowi memberi penugasan kepada BUMN untuk melaksanakan proyek infrastruktur Indonesia. BUMN yang notabene berada di bawah komando Jokowi akan sangat mudah diawasi dan dikontrol jika dibandingkan dengan swasta. Sehingga proyek pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan cepat.
Jika ditunda, dengan adanya kenaikan harga maka nilai proyek akan naik sejalan dengan waktu.
Swasta mungkin bisa meniru salah satu anak perusahaan Astra Internasional  yaitu Astratel yang tidak banyak diberitakan.Namun sudah bekerja sama dengan Jasa Marga dalam pembangunan dan pengelolaan beberapa jalan tol.
Perkiraan kebutuhan dana pembangunan infrastruktur Indonesia sebesar 4800 triliun rupiah. Perlu dukungan swasta untuk memenuhi 36,5 % dari total dana atau sebesar 1751 triliun rupiah.
Mengingat adanya preseden buruk mengenai komitmen swasta. Alangkah bijak jika swasta tidak hanya menuntut. Namun langsung pro aktif dan menawarkan diri untuk membangun infrastruktur.
Berani membayar denda jika terlambat akan menunjukkan komitmen yang kuat. Tidak terlalu serakah dalam mengambil keuntungan yang menyebabkan panjangnya negosiasi harga dengan pemerintah, akan dinilai baik oleh masyarakat. Â
Berani memberikan penawaran yang lebih baik dibanding BUMN akan menunjukkan keseriusan swasta dalam membangun Indonesia.
Selain itu swasta sebenarnya juga bisa memberi usulan kepada pemerintah, mengenai proyek infrastruktur yang mungkin terlewat dari radar pemerintah.
Adanya tuntutan yang mengatakan bahwa proyek yang mempunyai nilai komersial tinggi, sebaiknya diserahkan ke swasta dan proyek yang tidak menguntungkan diserahkan ke BUMN adalah tidak tepat. Pemerintah juga perlu keuntungan dari BUMN untuk membiayai APBN.
Selain daripada itu beberapa BUMN seperti Waskita Karya, Adhi Karya dan Pembangunan Perumahan adalah perusahaan terbuka yang sudah mencatatkan sahamnya di bursa. Tentu investor mengharapkan keuntungan dari perusahaan-perusahaan ini. Jangan lupa investor di BUMN secara tidak langsung juga sudah membiayai pembangunan infrastruktur dengan menanamkan dananya di saham BUMN.
Jika memang swasta sudah bisa menunjukkan komitmennya dan berani bertanggung jawab. Pemerintah juga akan lebih bijak jika bisa membandingkan harga penawaran swasta dengan BUMN, sehingga bisa diperoleh penawaran yang terbaik dan sisa dana bisa digunakan dalam proyek infrastruktur lainnya.
Semoga bisa segera terwujud kerjasama yang erat antara Pemerintah dan Swasta dalam proyek infrastruktur. Sehingga Indonesia bisa lebih cepat membangun infrastruktur demi kemajuan negara dan bangsa.
Salam
Sebuah pemikiran untuk kemajuan Indonesia
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
