Konflik kerabat Keraton Surakarta mulai mencuat sejak Paku Buwono XII wafat pada 2004. Karena tidak memiliki Permaisuri, maka yang menjadi penggantinya adalah Hangabehi, putra lelaki tertua dari selir. Namun, kala itu, ada putra dari selir lainnya yang juga mengangkat dirinya menjadi pewaris tahta, yaitu Tedjowulan. Sejak itu, ada dua raja di Keraton Surakarta yang mengaku sebagai Paku Buwono XIII (PB XIII).
Kisruh tersebut sebenarnya pernah di damakain oleh Walikota Solo Joko Widodo kala itu, Jokowi berusaha mempersatukan dua raja itu pada Mei 2012 dan berhasil. Tedjowulan melepas gelar rajanya dan mau bersatu dengan kakak tirinya (Hangabehi). Tedjowulan berkedudukan sebagai Mahapatih.
Namun, pada hari Senin (26/8), konflik meletus kembali, ketika PB XIII akan mengukuhkan Tedjowulan sebagai Mahapatih di sela-sela acara halal bihalal di Keraton Surakarta. Kubu Dewan Adat Keraton yang beranggotakan para adik kandung PB XIII dan trah PB II - PB XI menolak niat itu. Terjadi bentrokan fisik antara pengikut Dewan Adat Keraton melawan pengikut PB XIII.
Entah apa yang mereka pertaruhkan padahal sebagai tokoh budaya mereka menjadi panutan warga. Masyarakat Solo sendiri terkesan sudah mengabaikan dan tidak peduli. Dalam penjagaan budaya sendiri kalangan keraton dianggap kurang aktif. Tradisi yang ada di Keraton sudah banyak diambil alih oleh Pemerintah Kota Solo.
Upaya rekonsiliasi yang digagas Jokowi kini hancur berantakan. Seharusnya semua pihak cooling down terhadap kondisi ini. Bicarakan secara baik-baik atas apa yang terjadi dan bagaimana solusi yang bisa meredakan suasana. Toh beberapa orang Keraton selain tokoh budaya mereka juga sebenarnya cukup dihormati.
Kalau pandangan pribadi orang kecil seperti saya ini, sebenarnya apa sih yang diperebutkan ? bondo donyo amung titipan kenapa pada di perebutkan. Hendaknya keraton yang seharusnya diuri-uri seperti pepunden pepunden terdahulu.
Saya pribadi merasa sedih melihat kisruh di Keraton Solo, karena keraton menurut saya menjadi simbul kebudayaan. Mari kita jaga kebudayaan yang suda di wariskan turun-temurun. Kraton (Raja) merupakan pengayom rakyat lagi susah dengan situasi negara saat ini janganlah rakyat di buat sedih karena keluarga keraton ribut antar saudara.
Menurut Roy Suryo, mengatakan bahwa, pertemuan yang sebelumnya dijadwalkan Sabtu (22/2), diundur lantaran Presiden baru melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi. "Presiden sebagai pembina sekaligus penanggungjawab pengelola keraton, sesuai dengan Keppres No.23/1988, telah memiliki rencana untuk menyelesaikan konflik yang ada di keraton itu.
Kita tentu berharap menyelesaikan konflik segra terselesaikan. Dengan kata lain, segala sesuatu yang ada di kertaon merupakan tanggung jawab PB XIII, keraton bisa mandiri di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu sesuai Keppres No. 23/1988, sudah sewajarnya apabila PB XIII itu mendapat perlindungan dari Pemerintah dalam segala sesuatu dalam mengambil keputusan untuk menjalankan roda organisasi di Keraton Solo.
Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono (SBY) menyambut baik keinginan keraton Surakarta untuk melakukan rekonsiliasi dan damai untuk kemajuan dan pengembangan Cagar budaya serta menyelamatkan keraton sebagai aset budaya.
Di Gedung Agung Yogyakarta, para petinggi Keraton Surakarta menggelar rapat tertutup dengan Presiden SBY. Sejumlah petinggi keraton yang hadir di antaranya Sinuwun Pakubuwono XIII Hangabehi, Panembahan Agung Tedjowulan, dan beberapa petinggi lainnya.
Mereka menyampaikan langsung tentang segala permasalahan yang terjadi di internal Keraton, dan juga menyerahkan surat kepada Presiden. Kerabat Keraton Solo ini menyatakan bahwa konflik yang terjadi di Keraton Surakarta harus segera diakhiri.
Di depan gerbang Gedung Agung, Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo didampingi kerabat keraton menyampaikan keputusan rapat. Roy Suryo yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai mediator mengatakan, Presiden akan menegakkan aturan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 23/1988 yaitu pemerintah akan menjadi penjaga adat, penjaga budaya, penjaga sosial sekaligus penjaga keagamaan yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta.
Presiden mengupayakan akan melakukan penyelesaian setelah tanggal 9 April, karena menunggu situasi yang nyaman. Namun akan memastikan akan selesai sebelum peringatan jumenengan yang akan digelar bulan Juni. Presiden akan melakukan semua langkah, termasuk penyelenggaraan kembali semua acara di keraton. Termasuk permintaan dari keraton untuk bisa menyelenggarakan kembali semua upacara adat, semua acara yang selama ini masih tidak mungkin diselenggarakan, karena dikuasi oleh pihak-pihak tertentu.
Terakhir kita semua tentunya menginginkan konflik itu diselesaikan dengan musyawarah keluarga yang didasari pemikiran dewasa. Dan kita hanya bisa berharap Keraton dapat menyelesaikan persoalan tersebut secara dewasa.
Kesunanan Surakarta Hadiningrat semestinya bisa duduk bersama dengan mengedepankan kedewasaan berpikir. Sebab, para penguasa Keraton Solo yang selama ini dianggap sebagai pusat kebudayaan Jawa mestinya mampu menyelesaikan persoalan di antara mereka yang tak kunjung usai itu dengan lebih bermartabat.(**)
