Jalur perseorangan dalam pengajuan bakal calon di PILKADA, menjadi hal menarik sekalipun cara ini sebenarnya merupakan alternatif. Gejolak ini terus menjadi populer seiring dengan kinerja para anggota legislatif yang terus menerus menunjukkan kejenuhan, ditengah berbagai kasus yang mengemuka; terutama korupsi. Tidak heran tontonan sebagian anggota Dewan yang beraksi "tidur" saat kegiatan persidangan berlà ngsung, dan masih banyak sederetan prilaku negatif lainnya yang kontra produktif dengan harapan masyarakat untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.
Secara garis besar, masyarakat umun menarik kesimpulan hal ini sebagai tanda kegagalan partai politik dalam menata dan membangun demokrasi Indonesia yang bermartabat. Sehingga munculnya Kebijakan jalur Independen menjadi pilihan yang empuk, seolah menjawab kejenuhan masyarakat terhadap partai politik. Tidak diduga, jalur independen ini pun menjadi pilihan Gubernur AHOK, untuk maju dalam PILKADA DKI 2017, sekalipun sebelumnya telah melakukan komunikasi politik dengan PDI Perjuangan. Dilain pihak, sikap AHOK ini dapat dijadikan pelajaran politik yang amat penting terutama desakan bagi partai politik untuk intropeksi melakukan revolusi mental secara baik dan benar.
KTP Untuk Persyaratan Bakal Calon
Salah satu syarat untuk bakal calon Gubernur & Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017, Jika melalui jalur perseorangan adalah harus memiliki dukungan nyata berupa 7,5% pemilih sesuai DPT terakhir dengan disertai lampiran KTP masing-masing pendukung. Pernyataan dukungan sekaligus untuk nama Calon Gubernur bersama pasangan Wakil Gubernur, untuk selanjutnya akan diverifikasi KPUD DKI JAKARTA. Daftar Pemilih Tetap DKI JAKARTA berdasarkan data KPUD JAKARTA sebanyak 7.070.475 pemilih, sehingga syarat 7,5% adalah 530.286 KTP. Dengan marak dan antusias warga DKI Jakarta bergerak melalui koordinasi TEMAN AHOK, melakukan pengumpulan "ulang" KTP untuk pasangan AHOK-HERU, sesuai peraturan KPU. Rasanya, memperhatikan antusias warga, target pengumpulan KTP dengan mudah dapat dicapai, sehingga secara pasti AHOK akan mendapat tiket untuk bertarung.
Persoalannya sekarang, bagaimana memenangkan pertatungan ?
Tentunya parpol-parpol tidak tinggal diam dan bergerak maju untuk mencapai kemenangan. PDIP, GOLKAR, GERINDRA, PKS, HANURA, PAN, PPP, PKB, akan mengambil langkah strategis, apakah sendiri-sendiri atau koalisi tergantung situasi dan kondisi yang berkembang. Dengan demikian dari jalur parpol sedikitnya akan ada 2 pasangan calon. Sehingga jumlah calon minimal 3 pasang termasuk independen. Kalau mesin partai bekerja dengan baik dan maksimal, maka peluang calon independen menjadi lemah, dengan catatan figur yang diajukan parpol harus punya "tipikal" minimal sama dengan AHOK; BERSIH, JUJUR, MERAKYAT, TEGAS, TIDAK PANDANG BULU dan yang tidak kalah penting adalah punya jiwa NEGARAWAN sejati mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara yang otomatis berjiwa nasionalis sejati.
Kompromi Politik
Masih menjadi pertanyaan besar, apa yang sesungguhnya jalan keluar untuk legitimasi figur AHOK? Aksi Relawan Teman Ahok, terus bergerak tapi mekanisme pendaftaran bakal calon masing-masing parpol belum juga dimulai. Jika pada saatnya, parpol membuka pendaftaran bakal calon, akankah AHOK berkesempatan untuk mendaftar melalui parpol? Waktu berjalan akan menentukan, dan tidak tertutup kemungkinan terjadi "kompromi politik" yang mengarah pada kesepakatan win win solusi yang menguntungkan semua pihak, terutama menerjang kebekuan warga Jakarta yang tetap mengharapkan Gubernur seperti AHOK. Semoga .....!!!
Kompromi politik tidak selamanya negatif, kalau terjadi dalam situasi seperti ini justru merupakan momentun untuk pendidikan politik dalam mewujudkan demokrasi yang bermartabat sehingga stabilitas politik Ibu Kota Negara akan lebih terjamin untuk lancarnya pelaksanaan pembangunan yang sementara berjalan. Semoga PILKADA DKI JAKARTA menghasilkan Gubernur/Wakil Gubernur yang berintegritas dan jalan keluar bagi kejenuhan masyarakat dalam "berpartaipolitik".
