Catatan Berdemokrasi
Perhelatan pemilihan kepala daerah di seluruh provinsi, kota dan kabupaten telah selesai dilaksanakan pada 27 November yang lalu.Â
Masyarakat sudah tahu siapa yang nantinya akan memimpin sebagai gubernur, walikota dan bupati.Â
Sekat yang terbangun sebelum pemilihan kini diupayakan untuk diberantas. Rekonsiliasi menjadi suatu ajakan.Â
Tentu keterpilihan dari para kandidat calon ini sesungguhnya merupakan bagian dari implementasi demokrasi yang melibatkan seluruh masyarakat dalam suatu wilayah dengan kategori usia layak memilih.Â
Inilah partisipasi publik atau rakyat. Ini sejalan dengan makna demokrasi yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat memilih pemimpin.Â
Ke depan pemimpin harus melayani rakyat dengan seluruh kebijakan yang ada, yang harusnya juga pro rakyat.Â
Agar dengan cara ini, masyarakat tidak menjadi pesimis terhadap kinerja pemerintah.Â
Partisipasi Pemilih di Nusa Tenggara Timur
Sebagaimana yang sudah dikemukakan di atas, masyarakat juga adalah penilai atas kinerja pemerintah.Â
Masyarakat bisa saja memberi mandat kembali atau tidak kepada penguasa ketika akan maju lagi dalam pemilihan.Â
Dampak seperti ini wajar dalam dinamika politik, tapi kita juga perlu mempertimbangkan dan mengevaluasi dampak paling buruk dari pemilihan yakni keputusan masyarakat untuk abstain atau tidak ikut memilih.Â
Keputusan ini bergantung pada individu dengan pertimbangannya sendiri tetapi melalui pemilihan kita sebenarnya mengharapkan partisipasi yang tinggi sebagai bentuk antusiasme memilih.Â
Kondisi ini juga yang berlangsung di wilayah Nusa Tenggara Timur. Hasil rilis informasi dari Victory News, salah satu media cetak di NTT memperlihatkan bahwa jumlah pemilih yang golput angkanya melebihi pemenang pilkada NTT.Â
Adapun total DPT adalah 3.988.372 orang. Yang memilih menggunakan hak suara sebanyak 2.689.932 orang. Yang golput sebanyak 1.242.422 orang.Â
Keputusan untuk golput angkanya lebih banyak dibanding perolehan suara pemenang pilkada NTT yakni 1.004.055 suara. Angka yang cukup besar.Â
Ada banyak kemungkinan prasangka dibalik enggannya masyarakat memilih. Ini menjadi pekerjaan rumah untuk ke depan pemerintah bisa mengoptimalkan janji politik menjadi kepastian, jika ini adalah alasannya.Â
Jika kemudian partisipasi itu bisa ditingkatkan maka tujuan dari politik yakni upaya menata kota telah berhasil, dimana semua lapisan masyarakat bisa turut terlibat dalam pesta demokrasi dan juga partisipasi pembangunan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H