Belakangan ini, di Indonesia heboh dengan adanya kebijakan seorang rektor di salah satu kampus yang mengeluarkan aturan untuk tidak menyematkan gelar profesornya pada semua dokumen kampus.
Alasan mendasar dibalik kebijakan ini yakni bentuk protes atau kritik kepada mereka yang dengan gampangnya menghalalkan banyak cara guna meraih gelar profesor tanpa melalui prosedur sebagaimana mestinya.
Padahal, gelar profesor itu adalah pencapaian jabatan akademis tertinggi di lingkungan kampus. Untuk mendapatkan gelar ini, seorang akademisi harus benar-benar tekun terhadap karirnya.
Ia harus menghidupi tugas pokoknya yang kerap disebut dengan Tri Darma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Tugas ini bukan tugas gampang.
Sebaliknya, tugas ini sangat menguras pikiran, tenaga, waktu, perhatian, dan sebagainya. Dari ketekunan itu, sedikit demi sedikit ia mampu mengumpulkan pundi-pundi angka kredit yang telah ditentukan hingga mencapai jabatan tertinggi di dunia akademik.Â
Proses ini sejatinya menunjukkan kualitas karir dan prestasi jika sungguh dimaknai. Sebagai masyarakat awam, kami tentu percaya bahwa jabatan profesor itu memperlihatkan kepakaran seorang akademisi pada bidang ilmu yang ia dalami.
Gelar itu jika disematkan, itu tentu adalah tanda kebanggaan dan kehormatan. Gelar itu hanya bisa didapatkan apabila seseorang betul-betul lulus kualifikasi berdasarkan tupoksi tugas yang ketat dan bertanggungjawab.
Jangan karena haus gelar, orang lalu memanfaatkan kuasa yang ada untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dari sikap ini pun orang sudah tahu bahwa yang bersangkutan terlalu serakah.
Kira patut mengapresiasi tindakan sang rektor yang berani sangkal diri atas pencapaian yang sudah ia dapat demi menyadarkan mereka-mereka yang tampil menjadi akademisi karbitan.
