"Kemerdekaan Ada Batasnya" Menurut Mohammad Hatta

Mohammad Hatta mengatakan bahwa Kemerdekaan itu Ada Batasnya. Pada masa pra-kemerdekaan, rakyat angkat sejata terhadap para penjajah untuk mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia, lantas saat ini ketika Republik Indonesia sudah merdeka, apakah kemerdekaan itu tetap terbatas ? 

Pada konteks yang berbeda, Mohammad Hatta setelah Republik Indonesia merdeka, negara demokrasi seperti Indonesia harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat di atas segalanya, akan tetapi Mohammad Hatta mengatakan, Kedaulatan rakyat sering dipahami bahwa rakyat tiap-tiap golongan boleh bertindak sekehendaknya. Bukankah kedaulatan rakyat berarti bahwa kedaulatan ada pada rakyat, rakyat mempunyai kekuasaan yang tertinggi dalam pemerintahan negeri.

Dan kalau begitu paham tiap-tiap golongan (rakyat) boleh melakukan tindakan yang sesuai dengan perasaan kebenaran dan keadilan yang hidup dalam golongannya, maka terjadilah kedaulatan yang masing-masing dilakukan oleh rakyat sesuai pemahaman masing-masing, dan ketika pemerintah tidak mengabulkan tiap-tiap keputusan golongan (rakyat) maka di anggap menolak kedaulatan rakyat, padahal belum tentu keputusan yang diajukan sesuai dengan golongan (rakyat) lainnya. Sehingga Mohammad Hatta mengatakan Kemerdekaan dalam arti kedaulatan rakyat ada batasnya.

Oleh sebab itu, Mohammad Hatta mengatakan, pemerintah harus mampu mendidik rakyat dan juga pemerintah itu sendiri, untuk memahami kedaulatan rakyat dalam arti dan maksud yang sebenarnya. Pertentangan untuk cita-cita dan praktik daripada cita-cita itu harus senantiasa menjadi pemahaman bagi kita untuk mencapai kebaikan masyarakat, untuk mencapai kesempurnaan cita-cita dalam praktik.

Tetapi syarat yang mutlak untuk mencapai hasil dalam usaha kita ialah bahwa kita (Pemerintah) mestilah yakin akan kebenaran dan kebaikan dasar kedaulatan rakyat bagi susunan negara Indonesia. Bahwa itulah dasar yang sebaik-baiknya untuk mencapai Indonesia yang mulia serta rakyatnya yang makmur! Kalau keyakinan itu tidak ada pada kita, kita tidak dapat dan tidak sanggup menjadi penyebar atau propagandis Kedaulatan Rakyat.

Sehingga negara harus mendapat keyakinan lebih dahulu akan kebenaran dasar kedaulatan rakyat sebagai sendiri Republik Indonesia. Dan apabila kita (pemerintah) yakin, dapatlah kita (pemerintah) melihat segala kemungkinan untuk mempraktikkannya dan mengadakan koreksi atas segala hal yang menjadi rintangan Republik Indonesia.