[caption id="attachment_87387" align="alignnone" width="622" caption="SIWI NURBIAJANTI/HARIAN KOMPAS "][/caption] Dulu pada jaman Orde Baru (Orba) mungkin sudah biasa membagi-bagikan buku Presiden Soeharto kepada setiap sekolahan, sebagai bagian dari program tebar pesona sang Presiden. Namun kini kalau cara-cara jadul ini masih dipertahankan, sepertinya aneh ya. Apalagi kalau tujuannya sekedar untuk tebar pesona. Terlepas dari kebijakan ini punya implikasi hukum lebih jauh karena memanfaatkan anggaran dari DAK Pendidikan. Saya melihat justru pada lemahnya strategi komunikasi Pak Beye dan Team Kepresidenan. Bebarapa isu yang muncul di tengah masyarakat, seperti: Gayus, Mafia hukum, Mafia Pajak, himbauan dari Tokoh Agama tentang Kebohongan publik dan isu yang terakhir tentang keluh kesah Gaji Pak Beye, mendapat respon yang reaktif dan cenderung tidak mengarah pada sesuatu yang substansial. Kembali pada pembagian buku Pak Beye kepada sekolah-sekolah dengan menggunakan anggaran DAK, sungguh merupakan cara-cara Jadul yang wajib segera ditinggalkan. Sekarang sudah jaman digital dengan masifnya perkembangan komunikasi jaringan sosial (twitter, FB dan blog), akan kelihatan makin ketinggalan jaman cara-cara pembagian buku sebagai upaya untuk mendongkrak opini publik ke arah yang lebih positif. Apalagi ternyata kebijakan pembagian buku ini mendapat tentangan dan kecaman dari pihak sekolahan. Hal ini seperti yang terekam dalam reportase Kompas.com 26/1/2011 bahwa: Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menemukan buku lain tentang Susilo Bambang Yudhoyono di luar buku seri Lebih Dekat dengan SBY. Buku-buku tersebut berjudul Susilo Bambang Yudhoyono, Bintang Lembah Tidar, dan Surat untuk Ibu Negara. Kedua buku itu ditulis Sari Pusparini Soleh dan diterbitkan PT Remaja Rosdakarya. Buku-buku itu ditemukan bersama dengan buku bantuan dana alokasi khusus (DAK) lainnya di SMP Muhammadiyah Slawi. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal Dimyati, Selasa (25/1/2011), mengatakan, sebenarnya substansi dari bantuan DAK adalah untuk peningkatan mutu pendidikan. Seharusnya, pemerintah memberikan bantuan buku-buku pelajaran atau pengayaan mata pelajaran untuk siswa. Apalagi, Kabupaten Tegal masih membutuhkan buku-buku pelajaran," ujarnya. Buku-buku tentang SBY, lanjutnya, merupakan buku referensi yang sumber dananya dari DAK. "Apabila sumber pembiayaan buku tersebut berasal dari uang pribadi SBY, tidak masalah buku itu dibagikan ke sekolah-sekolah. Akan tetapi, apabila menggunakan DAK, buku-buku itu harus ditarik," tuturnya, Selasa (25/1/2011). Berita semacam ini jelas sangat kontraproduktif terhadap pribadi Pak Beye. Mungkin pihak istana tidak tahu menahu tentang kebijakan ini, namun mental birokrasi yang cenderung menjilat pada atasan lewat pembagian buku ini jelas malah berbalik dari tujuan semula. Yang ada bukanya citra Pak Beye makin moncer, namun malah sebaliknya makin jeblok.....