Jokowi Manusia Setengah Dewa, Masihkah Ada Dewanya?

Wahai presiden kami yang baru
Kamu harus dengar suara ini
Suara yang keluar dari dalam goa
Goa yang penuh lumut kebosanan

Walau hidup adalah permainan
Walau hidup adalah hiburan
Tetapi kami tak mau dipermainkan
Dan kami juga bukan hiburan

Turunkan harga secepatnya
Berikan kami pekerjaan
Pasti kuangkat engkau
Menjadi manusia setengah dewa

Masalah moral masalah akhlak
Biar kami cari sendiri
Urus saja moralmu urus saja akhlakmu
Peraturan yang sehat yang kami mau

Tegakkan hukum setegak tegaknya
Adil dan tegas tak pandang bulu
Pasti kuangkat engkau
Menjadi manusia setengah dewa

Masalah moral masalah akhlak
Biar kami cari sendiri
Urus saja moralmu urus saja akhlakmu
Peraturan yang sehat yang kami mau

Turunkan harga secepatnya
Berikan kami pekerjaan
Tegakkan hukum setegak tegaknya
Adil dan tegas tak pandang bulu
Pasti kuangkat engkau
Menjadi manusia setengah dewa

Wahai presiden kami yang baru
Kamu harus dengar suara ini

Itulah cuplikan lirik lagu Manusia Setengah Dewa ala Iwan Fals untuk menggambarkan sosok Presiden Republik Indonesia. Karena begitu berkuasanya sosok Presiden Republik Indonesia maka digambarkan sebagai manusia setengah dewa. Kita cermati sistem tata negara berdasar UUD 1945 hasil amandemen, bahwa kedudukan Presiden Republik Indonesia sangat kuat sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan dan maka kedudukan presiden RI sangat kuat.

Selain itu secara spesifikada kedudukan lain yang juga disebut dalam UUD 1945, yaitu dalam Pasal 10 yang menyatakan bahwa “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara”. Kedudukan ini biasa disebut sebagai Panglima Tertinggi atas ketiga angkatan bersenjata atau ketiga angkatan Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 10A (baru), dinyatakan pula bahwa “Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.Kewenangan-kewenangan yang ditetapkan dalam Pasal-pasal 10, 11, 12, 13, 14, dan Pasal 15 UUD 1945 biasanya dikaitkan dengan kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara. Pasal 11 mengatur mengenai kewenangan Presiden untuk menyatakan perang dan damai serta kewenangan untuk membuat perjanjian dengan negara lain. Pasal 12 berkenaan dengan kewenangan menyatakan keadaan bahaya, Pasal 13 berkenaan dengan pengangkatan dan penerimaan Duta Besar dan Konsul. Pasal 14 mengenai pemberian grasi dan rehabilitasi, serta pemberian amnesti dan abolisi; dan Pasal 15 mengenai pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya.

Sesuai hasil Perubahan Pertama UUD 1945, pelaksanaan kewenangan Presiden tersebut di atas dipersyaratkan diperhatikannya pertimbangan DPR, pertimbangan MA, ataupun diharuskan adanya persetujuan DPR, dan bahkan diharuskan adanya UU terlebih dahulu yang mengatur hal itu. Pelaksanaan kewenangan yang diatur dalam Pasal 11 memerlukan persetujuan DPR. Pelaksanaan kewenangan yang diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 15 mempersyaratkan adanya UU mengenai hal itu lebih dahulu. Pelaksanaan kewenangan dalam Pasal 13 memerlukan pertimbangan DPR yang harus diperhatikan oleh Presiden. Sedangkan pelaksanaan kewenangan dalam Pasal 14 dibagi dua, yaitu untuk pemberian grasi dan rehabilitasi diperlukan pertimbangan MA, sedangkan pemberian amnesti dan abolisi diperlukan pertimbangan DPR.

Itulah sekelumit tentang betapa besarnya kekuasaan sebagai Presiden Republik Indonesia. Maka sosok Presiden ke depan harus mampu membuat berbagai keputusan strategis dan terbaik untuk bangsa Indonesia. Sebagaimana lirik lagu karya Iwan Fals bahwa independensi serta kemandirian dari “manusia setengah dewa” untuk memimpin 250 juta rakyat Indonesia harus tetap kita kawal. Ada pesan khusus untuk Capres mendatang, yakni:Turunkan harga secepatnya, Berikan kami pekerjaan, Tegakkan hukum setegak tegaknya, Adil dan tegas tak pandang bulu, Pasti kuangkat engkauMenjadi manusia setengah dewa...... Dan jangan sampai manusia setengah dewa itu masih disetir oleh “Dewanya”.......

Sumber: musikklib.org dan UUD 1945 hasil Amandemen.