Gertakan Pak Beye dan Pintarnya Ical Ngeles

[caption id="attachment_93864" align="aligncenter" width="640" caption="Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wakil Presiden Boediono, memberikan keterangan pers mengenai koalisi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/3). Presiden memastikan bahwa semua partai politik yang ada dalam koalisi, tanpa terkecuali, benar-benar mematuhi apa yang telah disepakati dan secara eksplisit ditandatangani dalam nota kesepahaman pada Oktober 2009/Admin (KOMPAS/ALIF ICHWAN)"][/caption] Dalam Politik tidak ada teman yang abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Itulah ungkapan yang sering dikutip oleh para politisi kita di Senayan. Kini Pak Beye sudah sampai batas akhir kesabarannya untuk bertindak lebih tegas lagi terhadap rekan-rekan sekoalisi di pemerintahannya. Pak Beye dengan nada tegas menandaskan bahwa dalam waktu dekat ini akan dilakukan penataan koalisi. Jika ada parpol yang tidak mematuhi kesepakatan, berarti parpol tersebut sudah tidak dapat ikut dalam koalisi pemerintahan. Pernyataan SBY ini sangat wajar, menyusul satu pekan yang lalu terjadi sebuah drama politik yang sangat menegangkan di rapat paripurna DPR dalam voting penentuan pendapat terkait pengusulan Hak Angket dengan hasil kekalahan kelompok Partai Golkar. Kekalahan ini sungguh menyesakkan dada karena hanya selisih 2 (dua) suara, sebanyak 266 anggota DPR memilih menolak sedangkan 264 anggota lainnya menyatakan menerima. Kekalahan ini kemungkinan besar karena menyeberangnya suara Gerindra ke kubu Partai Demokrat. Hiruk-pikuk realitas Politik di Senayan ini pasti sangat mengecewakan kubu Partai Demokrat pada umumnya, dan sekaligus mengernyitkan dahi Presiden SBY pada khususnya. Maka dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Selasa 1 Maret 2011, Presiden menegaskan: "Saya ingin memastikan dalam proses komunikasi yang saya lakukan sekarang ini bahwa semua parpol tanpa kecuali, benar committed, mematuhi apa yang telah disepakati dan secara eksplisit telah ditandatangani dalam nota kesepakatan." Menurut SBY, ada 11 butir kesepakatan yang disebutnya code of conduct yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh anggota koalisi. "Jika ada yang tidak bersedia, barangkali menjadi takdir sejarah untuk tidak bisa lagi bersama-sama dalam koalisi," cetus SBY dengan tegas. Selasa (1/3/2011) - JPNN. Dalam keterangan pers Presiden ini, publik sudah sangat mafhum kalau sasaran tembak pernyataan Presiden itu adalah dua anggota Partai Koalisi, yaitu: Golkar dan PKS, meski Pak Beye tidak tunjuk hidung partai mana yang dimaksud. Tapi lucunya, pagi-pagi menyusul keterangan pers Presiden, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tak merasa bahwa ucapan Presiden itu ditujukan pada partainya. "Saya nggak tahu maksud Presiden siapa, barangkali partai lain," kata Aburizal yang ditemui usai melayat ke rumah Rizal Ramli, di Cipete, Jakarta Selatan, Selasa (1/3/2011). Menurut Ical, sapaan akrabnya, selama ini Golkar justru sangat mendukung pemerintah. Dia juga yakin Golkar tak pernah sekalipun melanggar kesepakatan yang telah ditandatangani dengan SBY. "Kalau Golkar rasanya nggak pernah melanggar kesepakatan. Karena apa yang dilakukan Golkar sesuai dengan poin-poin yang ada dalam perjanjian koalisi," katanya. Selasa (1/3/2011) - Detik. Kalau memang benar spekulasi bahwa ungkapan dari Presiden SBY itu menandakan dimulainya sebuah perombakan bangunan koalisi pemerintahan. Maka dapat dipastikan dua partai politik, yaitu: Golkar dan PKS akan terdepak dari kursi pemerintahan. Namun masih ada masalah yang kiranya menjadi ganjalan buat Presiden SBY, kalau untuk mendepak PKS dari koalisi ibaratnya, sebenarnya bukan masalah yang sulit dan rumit. Karena partai Gerindra dapat menggantikan posisi PKS untuk menyokong Pemerintahan, meski jumlah suaranya di Parlemen lebih sedikit. Namun kalau harus mengeluarkan Golkar dari koalisi, sungguh butuh pertimbangan yang lebih dalam. Mengingat Partai Pohon Beringin ini dihuni oleh para politisi senior di Parlemen dan jumlahnya sangat signifikan. Kalau tidak ada pengganti parti lain yang sebanding untuk menyokong pemerintahan, kiranya Pemerintahan SBY cukup keteteran menghadapi berbagai gelombang di Parlemen. Maka bebarengan dengan Pak Beye berpidato terkait evaluasi bangunan koalisi di Pemerintahan, maka Menko Perekonomian Hatta Radjasa sambangi Jalan Teuku Umar, yaitu: kediaman rumah Megawati Soekarnoputri. Tentu sebelum penentuan hari H untuk melengserkan 2 Partai anggota koalisi, yaitu: Golkar dan PKS. Presiden SBY lewat utusannya Menko Perekonomian Hatta Radjasa, pagi-pagi sudah menjajaki untuk mengajak bergabung PDIP dalam koalisi Pemerintah menggantikan Golkar. Kalau upaya merayu PDIP ini berjalan lancar, maka usaha untuk mendepak rekan koalisinya juga akan berlangsung mulus. Twitter: @rofiq70 FB: arofiq aja