KMP VS KIH, Cikal Bakal Republik vs Demokrat?

Fenomena kemunculan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pada waktu Pilpres kemarin ternyata berbuntut panjang. Pasca kemenangan pasangan Jokowi – Jk ternyata KMP dan KIH masih tetap eksis, bahkan makin mengkristal dengan bergabungnya Partai Demokrat (PD) yang semula sebagai Partai penyeimbang pada poros KMP. Kemunculan KMP dan KIH ini tentu menjadi wacana baru bagi perpolitikan Indonesia. Pada 3 (tiga) kali Pemilu di era reformasi (tahun 1999, 2004 dan 2009) fenomena pengelompokan partai pada dua poros tidak lah mengental, partai-partai dengan kepentigan pragmatis dan jangka pendek selalu ramai-ramai untuk menjadi Partai pendukung pemerintah, apalagi dengan iming-iming kedudukan menteri.

Pemilu dan Pilpres tahun 2009 merupakan sebuah manifestasi betapa pragmatisme partai-partai untuk mendukung pemerintah. Bahkan salah satu partai yang mempunyai “Jago” dan bertarung dalam Pilpres, karena kalah dalam arena Pilpres bukan menjadi oposisi namun bergabung dan menduduki kursi utama koalisi pemerintah, partai tersebut adalah Golkar. Pada Pemilu dan Pilpres tahun 2014 ternyata keadaannnya jauh berbeda dengan Pemilu dan Pilpres lima tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 KMP yang diproyeksikan hanya bertahan jangka pendek pasca kekalahan Pilpres pasangan Prabowo dan Hatta, ternyata KMP malah makin kuat dan solid. Godaan poros KIH yang pada realitas politiknya di parlemen merupakan minoritas, ternyata begitu kesulitan untuk membujuk kelompok KMP, iming-iming kedudukan menteri ternyata tidak cukup ampuh untuk merayu poros KMP.

Pada konteks inilah penulis mempuyai angan-angan akan langgengnya kedua poros tersebut, yaitu: KMP dan KIH minimal untuk 5 (lima) tahun mendatang (2014 – 2019). Angan-angan saya ini tentu sangat bertolak belakang dengan beberapa pengamat politik yang menyarankan untuk segera menyudahi pengelompokan KMP dan KIH, serta kembali seperti tradisi masa lalu, demi alasan sebuah stabilitas politik maka partai politik digiring rame-rame untuk bertekad bulat mendukung pemerintah secara mayoritas dan menyisakan kelompok kecil partai sebagai oposisi di parlemen. Mungkin penulis terlalu berlebihan kalau pengelompokan dua poros ini bisa menjadi cikal bakal seperti dua partai raksasa di dunia politik Amerika Serikat.

Dunia politik Amerika Serikat didominasi oleh dua partai raksasa yaitu, Partai Demokrat dan Partai Republik. Kedua partai ini pada dasarnya memiliki latar belakang demografis yang berbeda. Latar belakang dmeografis ini terkait dengan ras, ideologi, agama, angkauan umur dan agama yang dianut oleh masing-masing anggota kedua partai secara umum (www.gallup.com). Lebih lanjut, penulis akan mencoba mengaitkan latar belakang demografis yang dianut kedua partai di atas dengan dukungan masyarakat terhadap kedua partai tersebut.

Dilihat dari ras dan warna kulit, berdasarkan survei yang telah dilaksanakan di tahun 2011, keanggotaan Partai Republik didominasi oleh orang kulit putih Amerika, 87% dari anggota partai adalah orang kulit putih keturunan non-hispanik, 7% orang hispanik dan, 2% orang kulit hitam, dan 4% lainnya berasal dari ras lain. Sebaliknya, keanggotaan Partai Demokrat lebih bervariasi, tidak ada dominasi yang terlalu signifikan dalam diri Partai Demokrat ketika dilihat dari ras dan warna kulit. Meski kelompok kulit putih keturunan non-hispanik masih mendominasi, dengan angka 64%, namun sepertiga dari anggota Partai Demokrat adalah keturunan campuran, dari 36 persen tersebut, yaitu: sekitar 60% adalah orang kulit hitam, 23% orang  kulit putih keturunan Hispanik, dan sisanya 17% berasal dari ras lain. (www.gallup.com).

Dilihat dari sisi ideologi, kedua partai memiliki ideologi yang sangat berbeda. Partai Republik cenderung beraliran konservatif sedangkan partai demokrat cenderung berhaluan kiri atau democrat-sosial. Partai Demokrat dikenal sebagai partai yang lebih liberal yang merujuk pada makna menjunjung tinggi kebebasan bagi individu sebagaimana di AS sendiri. Pada sisi politik kaum liberalis percaya bahwa politik bukan hanya sekedar tentang kekuasaan. Kaum liberalis sebagaimana diusung Partai Demokrat menjunjung tinggi kebebasan individu, mereka mencoba menciptakan berbagai saran dan instrument untuk melindungi kebebasan individu seperti lembaga-lembaga pembela hak asasi manusia, adanya kebebasan berbicara, kebebasan pers, otonomi daerah dan perlindungan terhadap civil rights (politics.stackexchange.com).

Pengelompokan poros KMP dan KIH memang belum menunjukkan sebuah perbedaan yang signifikan, namun kalau toh mau dicoba peneropongan dari karakteristik yang nampak bahwa KMP lebih merepresentasikan sebuah kekuatan untuk kembali ke akar jati diri bangsa atau dalam bahasa politik moderen nya sebagai kekuatan konservatif dan kolektif. Sementara KIH lebih merepresentasikan sebuah kekuatan baru untuk membangun berbagai nilai-nilai baru atau dalam bahasa politik moderen nya sebagai kekuatan yang lebih liberal dan individualistik. Misalnya: dalam UU Pilkada, KMP dengan mendasarkan pada sila ke IV Pancasila dan nilai-nilai budaya Indonesia yang lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan dengan model Pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD, sementara KIH lebih mengedepakan hak-hak individu dengan menggunakan model Pilkada langsung.

1412593626349094842

Salah satu fakta bahwa pemimpin KIH, yakni: PDIP lebih mengedepankan nilai-nilai baru adalah misalnya keberaniannya untuk mencalonkan wakil rakyatnya tidak sesuai dengan komposisi demografis rakyat Indonesia sebagai mayoritas penganut agama Islam. Dalam gambaran demografis agama anggota DPR RI Fraksi PDIP, bahwa yang beragama Islam hanya 56% sementara 44 % persen nya non muslim. Bahkan beberapa waktu yang lalu sempat heboh karena dalam tabel anggota Fraksi PDIP tersebut 2,8% nya (tiga orang) tidak beragama.

Terlepas itu semua, masa depan pengelompokan poros KMP dan KIH masih perlu diuji oleh waktu. Meski sampai sekarang KMP masih terlihat kompak dan solid namun tidak ada jaminan bahwa kelima anggota partainya (Golkar, Gerindra, PAN, PKS dan PPP) bisa tetap konsisten untuk bersatu di parlemen memposisikan sebagai oposisi pemerintahan Jokowi – Jk. Kita lihat saja tontonan di parlemen ke depan, biarlah waktu yang menguji.

FB: arofiq aja

Twitter: @rofiq70